Tujuh anggota OPEC+, termasuk Arab Saudi dan Rusia, akan meningkatkan produksi sebesar 188.000 barel per hari. // Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Bupati Andi Ina: Seluruh OPD Bergerak Agresif Percepat Digitalisasi dan Optimalisasi PAD


BARRU (wartakerdeka.info) - Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang dirangkaikan dengan Evaluasi Realisasi PAD Triwulan III Tahun 2026 di Aula Pettu Ada'e, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 6 Kantor Bupati Barru, Kamis (19/11/2026).

Bupati menekankan, pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada sumber pendapatan yang sama. Dibutuhkan inovasi, terobosan, serta kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.

"Untuk membangun daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang itu-itu saja. Dibutuhkan inovasi dan kerja bersama agar PAD terus meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barru," tegasnya.


Menurut Bupati, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Ia mencontohkan, kebutuhan anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Barru diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara kondisi jalan mantap saat ini baru berada pada kisaran 30 persen.

Kondisi tersebut, katanya, menuntut pemerintah daerah bekerja lebih kreatif dan serius memperkuat sumber-sumber pendapatan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan indikator pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada 2026 telah mencapai sekitar 7 persen, sedangkan angka kemiskinan turun dari 8,31 persen pada 2024 menjadi sekitar 7,4 persen pada 2026.

Meski menunjukkan tren positif, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam evaluasi yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru, Hj. Andi Hilmanidah, S.STP., M.Si., realisasi PAD hingga 30 September 2026 mencapai 72,30 persen atau sekitar Rp96,13 miliar dari target Rp132,95 miliar.

Namun, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 53,49 persen. Sementara itu, pajak daerah mencapai 71,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 108,39 persen, dan lain-lain PAD yang sah mencapai 396,59 persen.

Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola retribusi agar segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh OPD untuk memperbaiki strategi pemungutan dan mengoptimalkan potensi yang tersedia.

Untuk mempercepat digitalisasi dan meningkatkan pendapatan daerah, Bupati menyampaikan tujuh arahan prioritas kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, yakni:

1\. Mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah, melalui perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran PBB-P2, PBJT, retribusi pasar, parkir, dan berbagai jenis penerimaan lainnya.

2\. Mengoptimalkan transaksi nontunai belanja daerah, melalui peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan kanal pembayaran digital secara tertib serta akuntabel.

3\. Memperkuat integrasi sistem pembayaran dan pelaporan, agar proses rekonsiliasi lebih cepat serta data pendapatan daerah semakin akurat.

4\. Meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat, untuk membangun kesadaran membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

5\. Memperkuat komitmen perangkat daerah, dengan menegaskan tanggung jawab setiap kepala OPD dalam mempercepat digitalisasi dan mengoptimalkan pendapatan di lingkungan kerjanya.

6\. Memperkuat sinergi dan kolaborasi, melalui kerja sama dengan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, serta seluruh perbankan dalam mendukung infrastruktur dan kanal pembayaran digital.

7\. Memperbaiki data dan pelaporan pendapatan daerah, melalui sinkronisasi dan validasi data antarinstansi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akurat, transparan, dan akuntabel.

Selain digitalisasi, Bupati secara khusus menyoroti pentingnya pemutakhiran data objek pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemutakhiran data bumi dan bangunan, termasuk bangunan yang selama ini belum tercatat sebagai objek pajak.

Bupati mengungkapkan masih terdapat kesenjangan antara data kepemilikan sertifikat tanah, pelanggan listrik, dan data bangunan yang tercatat di Bapenda. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah sertifikat tanah masyarakat mencapai sekitar 80 ribu, pelanggan PLN sekitar 60 ribu, sementara data bangunan yang tercatat di Bapenda baru sekitar 30 ribu.

"Perbedaan data ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau potensi-potensi tersebut bisa diidentifikasi dan dimaksimalkan, tentu akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Barru," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem pembayaran digital harus diperluas untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan penerimaan serta memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menghadapi Triwulan IV, Bupati meminta seluruh perangkat daerah, khususnya camat, lurah, dan kepala desa, bergerak lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada hasil dalam mengejar target PAD.

Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan tidak cukup dilakukan melalui instruksi dan rapat koordinasi, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata di lapangan.

"Jangan hanya menunggu. Kita harus bergerak aktif melakukan jemput bola, mencari potensi, mengidentifikasi kendala, dan segera mencari solusinya. Hasil dari pertemuan ini jangan berhenti pada kesepakatan di ruangan ini, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata," tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi langkah Bapenda dalam melakukan pembenahan data dan menghadirkan inovasi pelayanan melalui program Klinik Pendapatan yang melibatkan Satgas, perangkat daerah pengelola pendapatan, dan pemangku kepentingan terkait.

Ia berharap inovasi tersebut semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan daerah.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kabupaten Barru dalam laporan panitia menjelaskan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD merupakan bagian dari upaya mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui pemanfaatan QRIS, virtual account, mobile banking, dan kanal pembayaran digital lainnya.

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi, identifikasi kendala, serta perumusan strategi percepatan digitalisasi dan peningkatan PAD.

Melalui forum tersebut, Bupati berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pendapatan daerah.

Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan sekadar mengejar angka target penerimaan, melainkan upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Barru Kompol Harjoko, S.H., M.H., Kepala Bapenda Kabupaten Barru, pimpinan Bank Sulselbar, Bank BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri, perwakilan UPTB Samsat, pimpinan PLN, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala UPTD Puskesmas, kepala pasar, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.(syam)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama