JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), segera dipanggil Komisi III DPR RI terkait kebijakan Kalapas Sukamiskin, Tejo Hervanto, yang dinilai keluarga binaan Sukamiskin kurang manusiawi dalam memimpin Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Komisi III, DPR RI kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Sejak Hervanto menjabat Kalapas Sukamiskin, banyak mencuat persoalan di Lapas tersebut, khususnya perlakuan tidak manusiawi yang diterapkan olehnya, hingga mengundang kegeraman, rasa dongkol para keluarga binaan yang semakin sulit bertemu dengan keluarga dalam jam bezuk bulan suci Ramadhan.
Padahal waktu bezuknya semakin ditambah (lebih lama), tetapi karena mengantri mulai mengambil nomor antrian hingga waktu masuk kedalam semakin dirasakan terlalu sore.
Hingga keinginan berbuka bersama dengan pihak kolega yang sudah jauh jauh datang dari ujung dunia, ujung indonesia timur, dan dari daerah jauh, akhirnya terasa begitu singkat bertemu dengan warga binaan yang ada di Lapas Sukamiskin, yang sesungguhnya merupakan pesantern khusus menenangkan jiwa para mantan pejabat tinggi negara yang tidak terbantahkan sudah banyak mencurahkan maha karyanya saat menjadi pejabat publik.
Hal ini yang masih kurang disadari oleh sejumlah Kalapas yang berlagak arogan, sok keras, tapi tidak tepat karena tidak bisa mengkaji mana event bulan suci, mana hari biasa.
Kondisi tersebut membuat banyak pihak/kolega warga binaan, langsung memberi laporan dengan data akurat terhadap sikap tidak manusiawi dan pengelolaan Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang salah kaprah tersebut.
Peristiwa tak sedap di masa lalu bukannya dijadikan sebagai evaluasi yang lebih membuat kunjungan menjadi damai bernuansa tawakal dan keihklasan hati.
Kondisi di atas membuat Komisi III DPR RI dalam waktu dekat ini akan memanggil KemenkumHAM serta Dirjen Lapas yang memang dinilai tak mampu melakukan sejumlah program manusiawi terhadap warga binaan, serta Kalapas Sukamiskin berserta KPLP yang bermasalah, untuk didengar pendapatnya.
"Kita akan segera pangggil untuk segera atasi situasi yang kondusif penuh damai serta kebijakan program sejati warga binaan itu jangan hanya slogan belaka, tapi justru arogan dan tidak manusiawi, hanya memberatkan batin keluarga napi yang sudah cukup berat," ujar Masinton.
"Kita akan minta Kemenkumham segera membuang para kalapas yang seperti itu ke Papua sana, karena memang tidak pantas membina warga binaannya yang memiliki kelas dan sociate sosial yang tinggi dan harus semakin dihormati, seperti teman teman kita sedang menjalani masa hukumannya disana." kata Masinton lagi.
"Paling tidak pihak Kalapas dan Karutan serta KPLP nya harus sadar jangan takut kepada pihak lain jika memang benar bisa menciptakan kinerja yang baik bersama warga binaan yang spsesial itu, karena memang soal sarana dan aturan main lapas dan rutan, merupakan domainya Kemenkum Ham, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi instuisi lain," pungkas Masinton yang kembali mendulang suara terbanyak.(dm).
Tags
Hukum
