MUARA ENIM (wartamerdeka.info) -
Keluhan masyarakat Trans unit 6,7 dan 8 Muara Enim Kecamatan Muara Enim terkait maraknya truk angkutan batubara PT Ganendra Pasoepati Prawara GPP sejak awal tahun lalu, yang melintas di jalan Kabupaten dan jalan negara yang mengadukan ke Bupati Muara Enim nendapat respon positif dari Bupati Muara Enim H Ahmad Yani, Selasa (21/05/2019)
Pertemuan perwakilan masyarakat dari Unit 6,7,8 Trans Muara Enim ini berlangsung di ruang rapat Bupati Muara Enim, diterima langsung oleh Bupati didamping Wabup Muara Enim, Pihak Polres Muara Enim, Dinas Perhubungan, pihak perusahaan, Camat Muara Enim, Kepala Desa serta pejabat lainnya.
Puluhan masyarakat yang datang dan mengadukan keluhan ke Bupati Muara Enum sangat beralasan karena menilai pihak perusahaan PT GPP melakukan angkutan batu bara menggunakan mobil truk yang melintasi di jalan kabupaten dan jalan negara.
Ini sangat bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru yang intinya bahwa kendaraan angkutan batubara harus melewati jalan khusus sesuai Pergub 27/2018. Tidak diperkenankan untuk pengangkutan batubara melalui jalan umum.
Di hadapan peserta, Bupati menegaskan bahwa sangat merespon keluhan masyarakat dan menyatakan tetap tidak memberikan toleransi kepada perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas pengangkutan batubara yang melintas di jalan Kabupaten dan jalan provinsi.
"Artinya saya tidak memberikan izin," ungkap Bupati.
Sementara dari perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat menyebut, sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur bahwa kendaraan angkutan batubara tidak melintas di jalan nasional/negara utamanya di wilayah Muara Enim dan Lahat.
"Ini sangat jelas dan bukan dengan dalih melaporkan kami ke pihak kepolisian dengan berbagai dalih seperti perbuatan yang tidak menyenangkan oleh pihak perusahaan, jelas nya.
"Sekarang bapak dan ibu sudah mendengar sendiri apa yang ditegaskan oleh Bupati Muara Enim," pungkasnya. (Agus V)
Tags
Daerah
