Rektor UMT: Saatnya Sesama Anak Bangsa Saling Jabat Tangan

Rektor Universitas Mpu Tantular, Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Mencermati situasi perpolitikan Tanah air yang masih terus memanas, pasca pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil akhir perhitungan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg), maka hendaknya masyarakat menyadari, bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi, sudah terlaksana dengan baik.

Masyarakat tidak perlu lagi melakukan aksi-aksi anarkis, bahkan bentrok dengan aparat keamanan, karena akan merugikan diri sendiri. Bilamana ada pihak yang dianggap curang, tentu dapat ditempuh secara hukum dan Undang-undang yang berlaku

Hal dikemukakan Rektor Universitas Mpu Tantular (UMT), Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME hari ini.

Ditegaskan bahwa KPU telah mengerjakan kewenangannya sesuai Undang-undang.

“KPU telah menetapkan pemenang Pilpres. Suka atau tidak, itu merupakan keputusan KPU sebagai badan resmi Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan Undang-undang. KPU juga sebelumnya dipilih DPR, dan mereka bekerja atas dasar Undang-undang yang sah," ucap Mangasi Panjaitan kepada media, saat dimintai pendapatnya Selasa malam (21/05/2019) di Jakarta.

Rektor yang menggagas nama kampus UMT sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika ini menghimbau, agar masyarakat hendaknya saling jabat tangan usai Pemilu.

“Mari kita saling jabatan tangan sebagai anak bangsa, dan mengerahkan energi dan pikiran untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pesta demokrasi telah usai. Pilih memilih juga telah selesai. Mari kita kembali bersatu, untuk membangun negeri ini," tandasnya.

Lebih jauh Rektor yang sedang mengikuti pendidikan Lemhanas R.I ini mengatakan, bahwa kemerdekaan itu didapat degan pengorbanan  nyawa jutaan pejuang dari seluruh pelosok tanah air, yang berlangsung ratusan tahun.

"Jangan lupa. Kemerdekaan dan Persatuan Negara Republik Indonesia adalah amanah para pahlawan, para founding fathers untuk dijaga dan dibangun. Bukan untuk dirusak dan dipecah-belah, apalagi oleh nafsu kekuasaan," bebernya.

Bahkan Ketua Dewan Pembina DPP Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) periode 2014-2017 ini berharap, agar seluruh komponen bangsa mencintai negeri ini dan hidup rukun dan damai.

“Kepada seluruh komponen bangsa yang mencintai negeri ini, saya sampaikan bahwa Tuhan menginginkan kita tetap keluarga dan hidup rukun dan damai, di negara yang indah permai ini. Mari kita berdoa bersama-sama minta kepada Tuhan agar selalu menjaga bangsa ini," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui dari berbagai media sosial dan pemberitaan, ada sekelompok massa yang menurut mereka dari kubu Paslon 02 sempat unjuk kekuatan di media sosial youtube, dengan aksi tahan bacok, untuk persiapan ajang tanggal 22 Mei 2019, dimana sebelumnya dijadwalkan sebagai tanggal pengumuman hasil Pemilu 2019. Demikian juga mereka yang menyatakan massa cinta NKRI, mempertontonkan aksi yang sama, dan diunggah di medsos hingga menjadi viral.

Suasana makin mencekam, ketika beberapa elit politik yang berkiblat ke paslon 02 dan melakukan berbagai ulah yang melanggar hukum, ditangkap polisi. Yang lebih memprihatinkan, mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dituding menyelundupkan senjata. Untuk apa?

Bahkan dinihari Rabu, 22 Mei 2019, beberapa kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu, sedang berhadapan dengan aparat kepolisian, di beberapa titik lokasi, antara lain didepan kantor Bawaslu dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sementara itu diketahui, setelah KPU mengumumkan kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Maruf, dengan perolehan angka 85.607.302 atau 55,50%, para saksi dan partai pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi tidak mau menandatangani berita acara, dengan perolehan suara 68.650.239 atau 44,50%.

Bahkan dalam pernyataan resminya pada tanggal 21 Mei 2019, menanggapi hasil akhir perhitungan KPU, Prabowo-Sandi secara tegas mengatakan menolak hasil perhitungan KPU tersebut. Alasannya, karena perhitungan KPU dianggap curang, dan karena diumumkan pada waktu yang janggal (sekitar pukul 02.00 WIB).

Sedangkan pihak Jokowi-Maruf mengatakan, akan lebih senang, jika paslon 02 menganggap KPU curang, agar segera membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jokowi berharap, setelah perhitungan KPU, agar seluruh komponen masyarakat kembali melanjutkan pembangunan dan menatap kedepan. (DANS)