JAKARTA (wartamerdeka.info) - Politisi senior dan sejumlah pendiri Partai Demokrat (PD) menyesalkan pernyataan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang gerakan kudeta dari oknum lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Gerakan yang terjadi di internal Partai Demokrat ini karena sejumlah kader kecewa dengan kepemimpinan AHY. Dan kalau ada kader yang menginginkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) itu bukan hal yang ilegal, karena itu diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai," ujar mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) DPP PD Achmad Yahya, saat konferensi pers di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, Selasa (2/2/2021).
Turut hadir para politikus senior Demokrat dalam konferensi pers ini. Mereka adalah Achmad Yahya sendiri, Hengky Luntungan, Syofwatillah Mohzaib, Yus Sudarso, Damrizal, Anton Rifai, dan Tri Yulianto.
Achmad Yahya menyebut sejumlah senior dan pendiri Partai Demokrat menyesalkan tindakan AHY yang gegabah sampai menyurati Presiden Jokowi terkait adanya gerakan di internal partai.
Dia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan gerakan yang terjadi di internal Partai Demokrat.
"Mengapa AHY harus melibatkan pihak eksternal partai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal partai. Sebagai Ketua Umum, AHY seharusnya menyelesaikan dengan bijak masalah di internal partai. Misalnya mengundang kader-kader senior untuk berdialog," ujar Achmad Yahya.
Konferensi pers AHY, Senin, 1 Februari 2021, dengan melibatkan bahkan menuding pihak eksternal adalah tidak tepat.
"Ini sepenuhnya urusan internal partai," tandas Achmad Yahya.
Yahya menjelaskan pendiri dan senior PD telah mendengar suara para kader. Dia mengatakan AHY dikeluhkan para kadernya.
Satu, terkait pelaksanaan kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020.
Para kader menyebut kongres tersebut dipaksakan, karena memang belum madanya untuk kongres.
Sejumlah kader jufa menyebut kongres tersebut sebagai demokrasi semu dan cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART Partai Demokrat, yaitu tidak memenuhi tata beracara Partai Demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai.
"Terkesan, penyelenggaraan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," jelasnya.
Para kader senior, termasuk dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketua Komwas DPP Partai Demokrat mendapat aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menambah beban Partai Demokrat di daerah.
"Hal tersebut tidak terjadi di kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, yakni pada masa Prof Budi Santoso, Hadi Utomo (alm), dan Anas Purbaningrum," tambahnya.
Yahya menerangkan PD juga mencederai janjinya dalam pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu. Sebab, sambungnya, biaya operasional Pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan.
"Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya Prof Budisantoso, Hadi Utomo, Anas Purbaningrum diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun setelah kepemimpinan tersebut di atas sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan aspirasi daerah kabupaten/kota," tandas dia.
