LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Rapat Paripurna DPRD kabupaten Lamongan dengan agenda pengesahan/persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Selasa (15/6/2021) ditandai dengan aksi walk out dari Fraksi PDIP.
Aksi ini ditengarai buntut dari masih menggantungnya masalah LHP BPK dan Penjelasan Rincian Dana Covid-19, meski sudah beberapa kali ditanyakan.
Wakil Ketua DPRD Lamongan, Darwoto dihubungi menyebut Fraksinya melakukan aksi walkout karena dipicu beberapa masalah yang hingga kini masih menggantung, yakni meminta pihak eksekutif menyerahkan LHP BPK dan Penjelasan Dana Covid 19, namun sejauh ini belum ada jawaban dan penjelasan sama sekali.
"Pada sidang dengan agenda Pandangan Umum, masalah itu sudah ditanyakan, namun tidak pernah ada kejelasan. Termasuk pada Rapat Banggar di hari pertama Fraksi PDIP meminta Penyerahan LHP, Rincian Dana Covid 19, tapi lagi lagi pihak eksekutif tidak mau menyerahkan," Ujar Darwoto.
Dia bahkan menyebut sampai pada Banggar hari kedua pihak eksekutif juga tidak memberi jawaban.
"Oleh karena itulah, sehingga Fraksi mengambil jalan kalau toh sampai rapat paripurna pengesahan APBD 2020 masih belum di kasih jawaban dan penjelasan maka Fraksi akan melakukan aksi walk out," jelas H. Darwoto wakil ketua DPRD dari Partai berlambang banteng moncong putih itu.
Darwoto juga menyebut Dewan dengan fungsi pengawasan harus jelas. Semua harus transparan.
"Dulu saya juga sudah pernah bicara berkaitan dengan tranparansi Nasi Bungkus yang tidak efektif, termasuk ada juga penarikan peti jenazah dll," ungkap anggota Dewan asal Pantura ini.
Meski demikian, menurut anggota DPRD asal Pantura Lamongan ini, pihaknya tidak berada pada posisi oposisi atau koalisi.
"Kita hanya menjalankan tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan itu saja, sehingga tidak ada oposisi atau koalisi," tegas Darwoto. (Mas)
