Oleh: W. Masykar
Ada dua kelompok yang merasa was was jelang mutasi pada kepemimpinan kepala daerah baru saat ini, pertama, kelompok pejabat yang dikategorikan sebagai rezim statusquo atau orang orangnya mantan bupati, kedua, kelompok yang berseberangan dengan kepala daerah terpilih pada pilkada serentak 2020 kemarin. Bagaimana nasib kedua kelompok ini, saat dilakukan mutasi/rotasi atau promosi pejabat beberapa waktu yang akan datang? Sebelum mencoba mengurai lebih jauh, kembali pada munculnya isu saat seleksi Sekda. Ada dua gerbong yang ikut bersaing untuk lolos dari tim seleksi ; gerbong jebolan pendidikan kepamongprajaan dan gerbong non pendidikan kepamongprajaan. Ternyata gerbong pertama yang mulus dihadapan pansel. Lantas, apakah sekat ini akan berpengaruh dan berlanjut pada saat mutasi atau promosi beberapa waktu mendatang. Jika itu tetap kental akan membahayakan biduk atau bahtera birokrasi kedepan, tapi yang jelas barisan jebolan pendidikan kepamongprajaan akan "menikmati" periode kepemimpinan bupati Yes, kelompok ini akan bagai biduk lalu kiambang bertaut. Yang pada pilkada kemarin sempat tercerai berai ada di berbagai kandidat pasangan yang berkontestasi. Kedepan bakal kompak.
Apalagi, Sekda sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dikemudikan dari alumni pendidikan kepamongprajaan ini. Mereka akan saling menyatu dan membantu.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2007, dalam menjalankan tugasnya, antara lain, sekda harus mampu menjaga kestabilan SKPD/OPD dan kemampuan kordinator. Maka, kehadiran pimpinan SKPD/OPD yang mumpuni dan bisa kerja sama. Akan merupakan sebuah kebutuhan utama. Sekda butuh partner yang tepat dan mumpuni, dengan pimpinan SKPD/OPD.
Bukan asal menempatkan orang. Atau bukan karena dari partai politik pendukung, juga tidak semata karena tim sukses, tapi kompetensi dan kinerja menjadi ukuran utama. Sementara, banyaknya kepentingan melahirkan konflik kepentingan yang tentu saja tidak mudah memberi terjemahannya.
Itu baru dari kelompok dengan latar belakang pendidikan kepamongprajaan dengan yang dari pendidikan non kepamongprajaan. Belum lagi, seperti yang diulas pada tulisan sebelum ini, isu mutasi, promosi melahirkan dua sekat kelompok, kelompok pendukung partai politik, misalnya atau tim sukses dengan kelompok rival saat pilkada. Atau kelompok lainnya, seperti kelompok yang ditengarai sebagai bayang bayang penguasa (bupati) lama.
Tidak mudah memang, butuh keberanian dan sikap tegas dalam mengelola berbagai kepentingan tersebut. Sebab, tanpa itu, wajah birokrasi akan terasa mengambang yang pada gilirannya merugikan kepala daerah terpilih itu sendiri. (Bersambung..)
