TASIKMALAYA (wartamerdeka.info) - Komunitas Peduli Keluarga Penerima Manfaat (KPKPM) Kota Tasikmalaya kini sedang mempersiapkan pelaporan atas dugaan semua pelanggaran yang dilakukan para petugas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Kejaksaan.
Hal ini diungkapkan Mardi alias Ea, Sekjen dan jubir komunitas Peduli KPM kepada para wartawan, hari ini.
Diungkapkannya, carut marut terkait BPNT pada umumnya diduga disebabkan karena rendahnya kualitas SDM para petugas di daerah dan kurang berfungsinya tim koordinator.
"Ini terbukti dari pernah berteriaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait kualitas bantuan yang menurut pihak penerima kurang baik. Selain itu juga terkait pungli yang diduga bermuaranya kepada para pengurus terkait.
"Terkait pungli, ada saksi dan bukti pengakuan dari beberapa orang penerima dan pemberinya," ujarnya.
Selain yang tersebut diatas, tambahnya, ketimpangan yang lainnya juga banyak, diantaranya kartu KKS yang awalnya di cek ada isinya, namun waktu akan mencairkan hilang.
Lalu para petugas juga dalam realisasi pelaksanaan penyaluran yang tidak berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) dan itu jelas bisa di kategorikan kepada pelanggaran yang bisa di pidanakan, karena merugikan masyarakat.
Dengan demikian, kata Mardi alias Ea, ada dugaan konspirasi yang dilakukan secara gotong royong antar petugas BPNT yang potensinya meraih keuntungan sepihak secara ugal ugalan, tanpa memikirkan kesejahteraan para pemilik hak.
 |
| Mardi alias Ea, Sekjen dan sebagai jubir komunitas Peduli KPM |
"Maaf kami bukan menjustifikasi, namun ini bicara fakta pelanggaran," tandasnyamlm
Pihaknya akan audensi kepada wakil rakyat terutama terkait minta dievaluasinya para petugas yang diduga ber SDM rendah yang diduga tidak punya kepedulian terhadap sesama, terutama para petugas.
Dia juga mengungkapkan, jika ada E- warong dan agen yang awalanya siluman, lalu mendadak mendirikan warung beneran. "Itu bagus, namun kenapa baru dilakukan sekarang? Tidak dari awal sebagaimana yang tertera di Pedoman Umum," katanya.
$Lalu terkait pemasangan bender yang isinya daftar nama nama para penerima BPNT yang dipampangkan di tiap ke RW an, serta bergambarkan yang terhormat bapak walikota itu tujuannya apa?_ tambahnya.
Sebabnya banyak nama masyarakat yang tidak pernah memiliki kartu KKS tapi tertulis di bender itu
"Jadi boro boro menerima BPNT, kartunya juga tidak pernah punya, tapi kenapa nama saya tertulis di bender itu?," kata pasangan lansia warga Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, mengeluhkan.(HA)
