JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 5,3 - 5,9 persen.
"Dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak
Presiden di kisaran di 5,3 sampai 5,9 persen," kata Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna secara hybrid tentang Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut diketahui lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5 - 5,5 persen.
"Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa tema dari RKP maupun PPKF (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," tambah Airlangga.
Sejumlah indikator makro ekonomi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah terkait sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran yang berasal dari sektor konsumsi sekitar 5 persen dan investasi meningkat pada level sekitar 6 persen.
"Ini selevel dengan sebelum pandemi covid dan ekspornya antara 6-7 persen dan tadi hilirisasi menjadi perhatian utama dan tentu memperhatikan dari global demand," tambah Airlangga.
Sedangkan dari sisi belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi serta ekonomi hijau dengan berbagai turunan insentifnya.
"Sementara dari sisi supply terutama dari sektor industri pengolahan, ini akan menjadi tantangan untuk dikembalikan yaitu pada level 5,3 - 5,8 persen, kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi, makanan-minuman serta sektor pertanian," ungkap Airlangga.
Terkait penanganan pandemi COVID-19, Airlangga menyebut kasus positif COVID-19 di Indonesia karena paparan varian Omicron sudah melebihi puncak dari varian Delta yaitu tercatat 57.049 kasus pada 15 Februari 2022.
"Situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini tingkat BOR (bed occupancy ratio) saat ini masih di angka 33,41 persen. Jadi ini membedakan dengan kasus Delta yang lalu dan tentu pemerintah berharap masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga agar transmisinya tidak terlalu meningkat," tambah Airlangga.
Menurut Airlangga, beberapa daerah sudah dikenakan level PPKM terutama di lokasi episentrum yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa, namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat," ungkap Airlangga. (An)
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna secara hybrid tentang Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut diketahui lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5 - 5,5 persen.
"Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa tema dari RKP maupun PPKF (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," tambah Airlangga.
Sejumlah indikator makro ekonomi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah terkait sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran yang berasal dari sektor konsumsi sekitar 5 persen dan investasi meningkat pada level sekitar 6 persen.
"Ini selevel dengan sebelum pandemi covid dan ekspornya antara 6-7 persen dan tadi hilirisasi menjadi perhatian utama dan tentu memperhatikan dari global demand," tambah Airlangga.
Sedangkan dari sisi belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi serta ekonomi hijau dengan berbagai turunan insentifnya.
"Sementara dari sisi supply terutama dari sektor industri pengolahan, ini akan menjadi tantangan untuk dikembalikan yaitu pada level 5,3 - 5,8 persen, kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi, makanan-minuman serta sektor pertanian," ungkap Airlangga.
Terkait penanganan pandemi COVID-19, Airlangga menyebut kasus positif COVID-19 di Indonesia karena paparan varian Omicron sudah melebihi puncak dari varian Delta yaitu tercatat 57.049 kasus pada 15 Februari 2022.
"Situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini tingkat BOR (bed occupancy ratio) saat ini masih di angka 33,41 persen. Jadi ini membedakan dengan kasus Delta yang lalu dan tentu pemerintah berharap masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga agar transmisinya tidak terlalu meningkat," tambah Airlangga.
Menurut Airlangga, beberapa daerah sudah dikenakan level PPKM terutama di lokasi episentrum yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa, namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat," ungkap Airlangga. (An)
Tags
Nasional
