Dirjen Bangda Kemendagri: Capaian Makro Ekonomi Pemprov NTB Relatif Baik

MATARAM (wartamerdeka.info) - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi mengemukakan, capaian makro ekonomi  Pemprov NTB secara umum relatif baik.

"Walaupun sebagian capaiannya masih di bawah angka rata-rata nasional, namun perlu diapresiasi karena mengalami peningkatan yang lebih dibanding tahun sebelumnya," ungkap Teguh Setyabudi, dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis, 31 Maret 2022.

Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023 ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari Dapil NTB, Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Staf Ahli Menteri (hadir daring), Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda (hadir secara langsung/luring), Menteri Parekraf (hadir secara daring), jajaran Forkopimda Prov NTB, Bupati/Walikota, Sekdaprov, Ketua dan Pengurus TP-PKK Provinsi, Pimpinan OPD, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, Rektor Perguruan Tinggi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Tema Musrenbang Provinsi NTB kali ini adalah “Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan Nusa Tenggara Barat Yang Berkelanjutan”,  yang sudah terkait dan mendukung RKPD Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dirjen Bangda mengungkapkan data yang menunjukkan adanya peningkatan capaian makro ekonomi di NTB, yaitu 1) Laju pertumbuhan ekonomi (2,3%), 2) Tingkat kemiskinan (13,8%), 3) Tingkat pengangguran (3,01%), 4) Gini ratio (0,384) dan 5) Indeks Pembangunan Manysia - IPM (68,65)

Teguh pada kesempatan itu mengungkapkan pula bahwa pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Terkait Anggaran APBD yang cenderung defisit akibat Pandemi Covid-19, di tahun 2022 seperti yang dialami oleh sebagian besar Pemda lainnya, menurut Teguh harus diambil langkah-langkah taktis agar APBD ke depan tidak defisit lagi.

Teguh juga minta agar Pemprov NTB ke depannya memberikan atensi yang lebih besar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PUPR serta mengoptimalkan capaian penyelenggaraan urusan lainnya.

"Kami juga tegaskan agar anggaran yg sangat besar dalam pelaksanaan SPM tersebut yang mencapai Rp 2,98 T, sebagian besarnya harus menjadi belanja langsung yang jatuh ke masyarakat," ujar Teguh.

Diungkapkannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, sebagai implementasi urusan wajib pelayanan dasar, rata-rata berada di angka 61,12%, dengan rincian: pendidikan (71,13%), kesehatan (58,33%), PUPR (0% blm/tidak menginput), Perkim (37,42%),Tantribumlinmas (100%) dan  sosial (100%). 

Mengenai percepatan penurunan prevalensi angka Stunting di NTB, Teguh juga minta perlu terus digerakkan. 

Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, tambahnya, Pemda agar melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk yang sangat strategis adalah TP-PKK baik ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. 

"TP-PKK juga perlu dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan Posyandu. Selanjutnya, untuk penanganan 10 Program Pokok PKK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah seperti UMKM, dan ekonomi kreatif, agar dalam pelaksanaannya dilakukan bersama TP-PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD," tegasnya.

Teguh juga minta perhatuan terkit Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dimana Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakan sektor UKM/UMKM.

Dirjen Bangda juga mendorong Pemda membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN. Sebagai catatan belum ada MPP di NTB.

Beberapa hal lain yang perlu ditingkatkan, menurut Teguh, yakni  penanganan pengelolaan sampah serta perwujudan kota bersih dan kota sehat.

Teguh juga nendorong percepatan transformasi digital dan mewujudkan Smart City.

Tak lupa Dirjen Bangda mengingatkan,  Pemda diharuskan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri  dengan lebih mengoptimalkan TPID dan Stagas Pangan yang sudah terbentuk di tiap daerah.

"Pemda harus memberi dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024," pungkasnya. (A(



Posting Komentar untuk "Dirjen Bangda Kemendagri: Capaian Makro Ekonomi Pemprov NTB Relatif Baik"