 |
| Dirjen Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi terus mendorong pengembangan sektor Pariwisata sebagai upaya tingkatkan perekonomian daerah DIY.
"DIY yang kaya destinasi wisata, kota sejarah dan juga aneka ragam UMKM akan bisa mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif," kata Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi DIY Tahun 2023, Kamis, 14 April 2022.
Teguh juga mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal ini sesuai dengan SEB Mendagri dg Ka. LKPP No. 027/1022/SJ dan No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PBJ dalam Pengelolaan Keuda.
Dalam hal ini Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakan sektor UKM/UMKM.
Dirjen Bangda juga mengajak ASN untuk melakukan transformasi birokrasi menuju organisasi pelayanan publik yang efektif melalui core values BERAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.
Teguh juga mengingatkan, pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional,oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
Dia juga mendorong sinergitas daerah dalam persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
Teguh juga mendorong fleksibilitas manajemen dalam mensiasati kondisi lingkungan dengan pemanfaatan resources/sumber daya dalam mencapai tujuan.
Dirjen Bangda juga minta agar mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dalam sambutannya menyampaikan beberapa harapan kepada para pemangku kepentingan yang turut berperan dalam pembangunan di DIY.
"Kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan dukungan program dan pendanaan terkait berbagai upaya dalam rangka mengatasi isu-isu pembangunan yang masih dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan," ujarnya.
Kepada DPRD DIY sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Sri Sultan, juga minta agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan program dan pendanaan yang lebih pro poor dan mampu untuk mengurangi ketimpangan wilayah serta ketimpangan pendapatan.
Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY Sri Sultan minta agar dapat bersama-sama mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan dasar, sekaligus untuk mewujudkan indikator-indikator pembangunan yang telah disepakati bersama antara pemerintah pusat, pemerintah DIY dan pemerintah kabupaten/kota, yang terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas ekonomi, penguatan kapasitas infrastruktur dan penguatan kapasitas tatakelola pemerintahan.
Sedangkan Menteri PPN/Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dalam sambutannya menyampaikan beberapa rekomendasi prioritas dari berdasarkan isu-isu strategis DIY yang diidentifikasi oleh Bappenas.
Yaitu, peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan di Perdesaan.
Juga peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi dan Akses Koneksi Internet Antar Wilayah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
Menteri Keuangan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin, diantaranya terkait arah kebijakan TKD 2023: Redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi, dan mendorong kinerja daerah, percepatan ekualisasi layanan publik antardaerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah dan DAK Fisik tetap diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi sistem kesehatan, dan ekonomi hijau. (A)
