 |
| Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT didampingi Asisten III Sekda Yeremias Ndiken, S.Sos saat memberikan keterangan klarifikasi terkait video sambutannya yang viral di ruang kerjanya, Kamis (14/7) sore. |
MERAUKE (wartamerdeka.info) – Setelah mendapat banyak tanggapan dari sejumlah pihak Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT akhirnya memberi klarifikasi terkait rekaman video yang menyatakan dirinya telah menyuap sejumlah uang kepada anggota DPR untuk meloloskan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan.
Video berdurasi 2 menit 29 detik yang beredar luas di publik dan diunggah akun Youtube Y.S Papua Channel, itu dibuat saat Romanus memberikan sambutan di halaman kantor Bupati Merauke usai menghadiri penetapan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/7) Bupati Romanus atas nama pribadi dan Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI, Komaruddin Watubun dan Yan P. Mandenas lantaran dirinya menyebutkan nama kedua anggota DPR RI tersebut saat memberikan sambutan.
Dalam video yang viral itu, Romanus menyebut dua nama anggota DPR dari Papua dalam penyuapan itu, yaitu Yan Mandenas dan Komarudin Watubun.
Romanus mengaku membayar sejumlah uang untuk meloloskan pasal pada revisi UU Otsus yaitu kewenangan pemekaran provinsi di Papua ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Romanus pun kemudian mencoba meluruskan hal itu.
“Hal yang saya maksudkan dalam sambutan ini adalah, kami rakyat Merauke di Papua Selatan, rakyat Asmat, Mappi dan Boven Digoel sebelum pemekaran, hampir 20 tahun lebih, kami berjuang luar biasa untuk membuat Papua Selatan ini menjadi sebuah provinsi di tanah Papua. Perjuangan ini memerlukan banyak tekad, memakan banyak nyawa, memakan banyak korban bahkan air mata dan bahkan jiwa kita sudah ada yang melayang dan biayanya tidak sedikit. Itu yang saya maksudkan bahwa biaya cukup besar kami keluarkan,” jelas Bupati Romanus, .
“Bagaimana harus sosialisasi ke masyarakat, menghimpun masyarakat yang datangkan dari berbagai kampung. Bagaimana membuat pertemuan ke pertemuan dan membawa masyarakat ke Jayapura dalam jumlah yang cukup banyak. Membawa masyarakat saat itu tahun 2006 ke Komisi II DPR RI. Jadi biayanya tidak sedikit,” sambungnya.
Dikatakan, sebagian pejuang untuk pemekaran PPS itu sudah meninggal. Bahkan sudah tidak bisa hitung berapa biaya yang sudah habis.
“Kalau kemudian rekaman video saya dipenggal-penggal lalu dinyatakan bahwa kami menyuap DPR, kami di bagian selatan tidak punya uang. Dari mana uang kita untuk menyuap dan kami tidak bisa melakukan itu sama sekali. Itu sama sekali kami tidak melakukan. Kalau ada yang memanfaatkan ini sebagai situasi politik saya mohon dengan rendah hati jangan sampai hal ini membuat kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain. Kita sudah jahit persaudaraan ini dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Orang nomor satu di Merauke ini menjelaskan bahwa masyarakat Selatan Papua, yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan kepada semua pihak DPR RI, pemerintah melalui Kemendagri dan semua orang yang membantu untuk sama-sama membahas ini (pemekaran Papua Selatan) dari tahun ke tahun kurang lebih 20 tahun. Hingga pada tanggal 30 Juni lalu, RUU PPS dapat ditetapkan menjadi undang-undang.
“Terima kasih untuk semua. Kalau ada teman-teman yang kontra dengan kita, kami mohon maaf. Ini adalah keinginan kami bersama. Bapak-ibu boleh cek di seluruh penggalan tanah Selatan Papua. Kami semua Selatan Tanah Papua setuju untuk menjadi provinsi. Sehingga ketika provinsi ditetapkan, kami malah senang menjadi UU dan kami menjadi provinsi. Sekarang bagaimana caranya mengisi pembangunan untuk bisa maju, sehingga kepercayaan yang negara berikan kepada kita, akan kita pertanggungjawabkan dengan pembangunan terutama kesejahteraan bagi masyarakat Papua Selatan,” bebernya.
“Saya mohon sekali, ini jangan diplintir dan jangan diplesetkan. Kami tidak melakukan suap dalam satu rupiah apapun kepada anggota DPR RI karena kami tidak punya uang. Anggaran saja untuk pembangunan di Merauke tidak cukup. Sehingga kami harus bermandikan keringat, bermandikan air mata darah untuk bagaimana membangun tanah Selatan Papua khususnya Kabupaten Merauke. Kalau ada sebagian yang memplintir bahwa ini adalah bagian dari suap itu sama sekali tidak benar. Saya mohon maaf kepada semua pihak. Saya ingin meluruskan pernyataan saya,”jelasnya.
Ditambahkan, sudah banyak pejuang-pejuang dari pemekaran Provinsi Papua Selatan ini dipanggil Tuhan dan mereka sudah tidak ada.
“Saya bersyukur di generasi kami, akhirnya RUU di sahkan menjadi UU dan kami bersyukur DOB PPS telah menjadi sebuah provinsi yang sah di Indonesia. Dengan demikian, kami berpikir bahwa ini adalah pintu dan ini adalah salah satu cara negara mendorong kemajuan di tanah Papua untuk kesejahteraan rakyat. Komitmen kami tetap bahwa rakyat Papua, orang asli Papua menjadi prioritas dan menjadi yang utama dalam seluruh kebijakan pembangunan dan dalam seluruh perencanaan program pembangunan di berbagai bidang,’’ tuturnya.
“Sekali lagi saya dengan benar dan dengan sangat menyatakan bahwa tidak ada suap kepada DPR. Kalau ada media massa yang tulis baik elektronik maupun cetak itu sama sekali tidak benar dan itu bisa dibuktikan. Sekali lagi kepada semua pihak kami mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kami juga minta terima kasih atas hadirnya DOB di Selatan Papua,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas, meminta klarifikasi pernyataan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka yang menyebut namanya bersama anggota DPR lainnya Komarudin Watubun terkait dengan memberikan sejumlah biaya terhadap terwujudnya Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru (DOB).
“Apa yang dikatakan sama sekali tidak benar. Karena tidak pernah kami menerima apapun dari beliau. Kami ini berjuang untuk kepentingan Papua bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Sehingga Saya sudah beritahukan beliau via telepon seluler agar melakukan klarifikasi atas pernyataannya, agar tidak menjadi polemik di masayarakat,”tegas Mandenas. (A)
