LAMONGAN (wartamerdeka.info) -Antisipasi inflasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah, Pemprov Jawa Timur meluncurkan program perlindungan sosial bertujuan meringankan beban dan membantu masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Untuk memastikan penyalurannya lancar dan tepat sasaran, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi turun menyalurkan bantuan program perlindungan sosial kepada ribuan masyarakat Lamongan di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran, Selasa (20/9),
Berbagai bantuan yang diserahkan yakni bantuan sosial untuk 1.706 nelayan, bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 110 anak, bantuan kepada sopir angkot dan ojek online berupa pembebasan pokok pajak 100 persen, serta bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 76 difabel di Lamongan. Meski pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov per bulannya sebesar Rp 300.000. Namun karena ada dampak kenaikan BBM ASPD berat kembali menerima bantuan sosial top up sebesar Rp. 600.000.
“Kita menyerahkan bantuan sosial untuk 1.706 nelayan dalam bentuknya top up dari kartu yang dikeluarkan Kementerian KKP. Untuk nelayan kita memang masih verifikasi ulang karena ada yang mendapat support dari Kementerian KKP, yang belum dapat itulah yang disisir oleh Pemprov. Selain itu kita juga menyampaikan ada bantuan bebas pokok pajak 100 persen bagi angkot dan ojol. Untuk angkot dan ojol ini kemarin seluruh UPT Bapenda sudah memberikan layanan itu dan tadi saya mendapatkan update bahwa animo masyarakat untuk pembebasan pokok pajak 100 persen bagi ojol dan angkot itu besar sekali,” ucap Khofifah.
Selain berbagai bantuan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan token listrik kepada 3.200 sambungan listrik selama enam bulan yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terutama yang terkena imbas kenaikan BBM.
Dalam kunjungannya tersebut, Khofifah juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan kapasitas 7500 Watt dan Peresmian Aula Ponpes Tarbiyatul Tholabah Desa Kranji Paciran.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah menyerahkan zakat produktif kepada pelaku usaha ultra mikro di Pasar Ikan Lamongan.
Khofifah sebut bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.
”Itulah kenapa saya kemudian turun sambil memastikan bahwa program ini sudah bisa berjalan. Program ini sudah sampai ke penerima,” imbuh Khofifah.
Membersamai program perlindungan sosial tersebut, Pemkab Lamongan juga hadir untuk memberi perlindungan kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, pelatihan keterampilan, bantuan alat serta bedah rumah bagi warga kurang mampu.
“Membersamai kegiatan Pemprov, Pemkab Lamongan juga ada empat program yang dilakukan untuk masyarakat salah satunya untuk nelayan. Kita akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 nelayan, mengadakan pelatihan dan memberikan bantuan alat, kemudian juga ada beberapa kegiatan lain termasuk bedah rumah bagi masyarakat rentan,” pungkas Pak Yes. (Mas)
