Iklan

 


Iklan

 


,

MENU

Iklan

 


Pemkab Dan DPRD Lamongan Saling Beri Dukungan

Senin, November 28, 2022, November 28, 2022 WIB Last Updated 2022-11-29T08:54:27Z

LAMONGAN (wartamerdeka.info) -  Paripurna Hari Kedua  Penyampaian Pendapat Bupati Atas 3 (tiga)  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum Fraksi Atas 2 (dua) Raperda Usulan Pemerintah Daerah digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (28/11).

Juru bicara tujuh fraksi antara lain Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Fraksi Golkar (Golongan Karya), Fraksi PNRI (Persatuan Nasional Rakyat Indonesia), dan Fraksi Gerindra menyambut baik dan memberi dukungan atas langkah yang dilakukan Pemkab Lamongan dalam mengusulkan dua raperda yakni Penyelenggaraan Parkir, juga Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Meski terdapat beberapa catatan yang harus dipertimbangkan untuk menyempurnakan kedua raperda tersebut.

Jubir Fraksi Demokrat Moch Arif Ansori yang mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan dalam penataan penyelenggaraan parkir sebagai bentuk pelaksanaan kerja keras dalam menata dan menertibkan aturan yang ada.

Senada, diungkapkan Jubir Fraksi PKB Kasdono, dimana pihaknya berpendapat, urgensi dalam raperda tentang penyelenggaraan parkir tidak boleh ditunda lagi dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski tidak dapat dipungkiri, setiap kebijakan memiliki dampak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu Fraksi PDIP melalui jubirnya, Sholihin memberikan saran agar capaian penyelenggaraan layanan parkir harus berorientasi pada peningkatan pelayanan dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD semata.

Sementara atas usulan raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Fraksi PAN meminta pemkab untuk memperkuat peran dan fungsi satpol PP sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Fraksi PNRI, Gerindra dan Golkar yang menyambut baik dan mendukung penuh raperda ini.

“Fraksi Golkar memandang sudah cukup lengkap dan komplek isi yang tertuang dalam raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kami meminta kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan persuasif sehingga tidak ada gejolak baru di tengah-tengan masyarakat,” ucap Nurul Huda, jubir Golkar.

Usai mendengarkan berbagai saran dan masukan dari ketujuh fraksi, Bupati Lamongan menyampaikan pendapatnya atas 3 raperda inisiatif DPRD meliputi, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum. 

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya mendukung dan mendorong penerapan konsep pembangunan ketahanan keluarga di semua kegiatan pembangunan yang sasarannya untuk keluarga. Demikian pula dengan raperda tentang  pemberian nama jalan dan sarana umum, saya mengapresiasi raperda ini dengan tujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai sejarah agar mudah diingat dan sebagai wujud kebanggaan masyarakat dan dapat menjadi inspirasi dalam membangun Kabupaten Lamongan,” kata Bupati.

Menanggapi raperda penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, Bupati menyampaikan sarannya agar selaras dengan asas-asas yang menitik beratkan pada hal kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu penetapan asas penyelenggaraan toleransi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 perlu disempurnakan. (Mas)

Iklan4

 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


HEAD LINE

Survei Polmatrix: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Capai 75,5 Persen

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ...