SURABAYA (wartamerdeka.info) - Digitalisasi administrasi kependudukan menjadi program prioritas Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, ihwal digitalisasi adminduk ini ditetapkan menjadi tema dalam Rapat Kerja Nasional Dukcapil 2023 di Manado, Sulut, pada 8-10 Februari 2023. Tepatnya: Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024.
Oleh sebab itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh sejak jauh hari meminta korps Dukcapil sebanyak mungkin menyelenggarakan layanan adminduk secara daring atau online.
"Dengan layanan online masyarakat bisa mencetak mandiri dokumen kependudukan yang dibutuhkan, seperti KK, akta kelahiran, dan lainnya kecuali KTP-el dan Kartu Identitas Anak. Cetak sendiri, pakai kertas dan printer sendiri, dan file PDF-nya mereka simpan. Kalau dokumen rusak atau hilang bisa dicetak kembali. Itu mengurangi beban Disdukcapil," kata Dirjen Zudan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (27/1/2023).
Zudan juga menyinggung soal Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagaimana disebutkan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebagai MPP Digital. Ditjen Dukcapil, kata Zudan, mendukung penuh aplikasi MPP Digital sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor MPP.
"Persyaratan MPP digital harus mengakses data Dukcapil. MPP dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia baru ada di 98 lokasi atau 20% dari 514 kabupaten/kota," kata Dirjen Zudan.
Zudan kemudian meminta Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Restu Novi Widiani agar mempertemukan Dinas Dukcapil dengan PTSP dan Kominfo se-Jawa Timur. "Upayakan semuanya tanda tangan perjanjian kerja sama pemanfaatan data. Ini bisa menjadi pembuka pintu digitalisasi MPP. Sebab, digitalisasi MPP tak akan terwujud jika pemohonnya tidak mengajukan secara digital. Digitalnya dengan memasukkan NIK, face recognition dan tanda tangan elektronik (TTE)," kata Zudan menjelaskan.
Ia pun berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu DP3AK Jatim untuk pengadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). "Tolong dioptimalkan kalau ada gangguan beritahu kami agar bisa bantu perbaiki," katanya.
Di bagian akhir, Dirjen Zudan meminta jajaran Dukcapil Jawa Timur agar mengukur kualitas pelayanan yang diberikan. "Maka survei kepuasan pelanggan harus dilakukan. Ditanyakan kepada pemohon pelayanan kami sudah bagus atau belum. Kalo belum ditanya mana yang belum bagus untuk segera dibenahi," kata Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Dukcapil.
Berkaitan dengan itu, Mendagri Tito Karnavian selalu mendorong jajaran Dukcapil terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, wabil khusus di bidang administrasi kependudukan. "Caranya dengan bertransformasi dari pelayanan dokumen secara manual ke digitalisasi data kependudukan," kata Mendagri Tito. (A)
