Bekasi-Pemerintah Kota Bekasi dinilai sangat lamban dalam berupaya mengatasi banjir dan membantu para korban banjir. Terkesan tak ada koordinasi yang optimal dengan sejumlah instansi dalam penanggulangan musibah banjir. Ini terlihat, dari tak adanya upaya melakukan rapat koordinasi antarinstansi berkaitan dengan upaya menanggulangi masalah banjir.
Karena pihak eksekutif kurang proaktif, maka pihak legislatif pun, Selasa kemarin (6/2) mengambil langkah dengan mengundang sejumlah instansi untuk membicarakan upaya penanggualangan bencana banjir di Kota Bekasi.
''Kami tergugah untuk mengundang sejumlah pihak, mulai dari eksekutif, kejaksaan, kepolisian dan juga para pimpinan DPRD, untuk saling berkoordinasi mengatasi masalah banjir. Ini penting, karena kinerja Pemkot dalam upaya penaggulangan para korban banjir memang dinilai masyarakat lambat. Dalam rapat tadi, kami dari pihak legislatif, minta laporan dari eksekutip sejauh mana langkah yang telah dilakukan dalam upaya membantu para korban banjir,''ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Tidak optimalnya koordinasi antarinstansi ini, menurut Rahmat Effendi, tercermin saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kota Bekasi, untuk menengok lokasi banjir, baru-baru ini. ''Masak kami pimpinan DPRD tak diberitahu sama sekali oleh pihak eksekutip, kalau ada kunjungan presiden untuk menengok lokasi banjir di Kota Bekasi. Ini kan berarti koordinasi masih lemah,''ujar Rahmat.
Selain itu, dalam rapat tersebut, pihak legislatif juga minta, agar kalau perlu dana tak tersangka yang ada di pihak eksekutf bisa dicairkan untuk membantu para korban banjir. ''Namun tentu saja, pencairan dana tak tersangka itu harus sepersetujuan DPRD,''kata Rahmat lagi.
Sejauh ini, tak ada tanda-tanda pihak eksekutip minta kepada pihak legislatif untuk duduk bersama membahas pemanfaatan dana tak tersangka yang jumlahnya sekitar Rp Milyar untuk dipakai sebagian dalam rangka membantu korban banjir.
Sebelumnya pimpinan DPRD setempat memang telah menerima surat desakan dari para anggota DPRD agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif merencanakan penanggulangan bencana banjir yang menimpa warga Kota Bekasi dan mengalokasikan Dana Tanggap Darurat dari Dana tak Tersangka dalam APBD untuk membiayai penanggulangan bencana banjir dan untuk biaya pencegehan penyakit pasca banjir.
Usulan itu di antaranya berasal dari Fraksi Partai Demokrat melalui surat tertanggal 5 Februari 2007, yang ditujukan kepada PimpinanDPRD Kota Bekasi dan ditandatangani oleh Ketua Fraksinya Sukono Heru Setianto dan Sekretaris Fraksi S. Mulyanto.
Seperti diketahui, akibat banjir ini, terjadi kerusakan infrasutruktur yang cukup parah di Kota Bekasi. Ditaksir, kerugian akibat kerusakan itu bisa mencapai 1 trilyunan. "Belum dihitung, tetapi bisa saja sampai segitu (Rp 1 trilyun-red) jika dilihat secara kasar," kata Tjandra Utama Efendi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, kemarin.
Menurut data yang dikumpulkan, setidaknya ada 27 perumahan yang tergenang pada saat musibah banjir di Kota Bekasi, kemarin. Perumahan elit yang tergenang di antaranya yang berada di sisi Kali Bekasi maupun di daerah Utara seperti di Harapan Baru, Duta Permai dan lainnya.
Keterangan Foto: Ketua DPRD Kota Bekasi Rahmat Effendi
