Langsung ke konten utama

Program Lisdes Bekasi Baru Menjangkau 15 % Warga Desa Miskin

Oleh: Aris/Edhie Soemarno


Bekasi-Kasie Energi Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan (DPDLP) Pemkab Bekasi Drs Adi Purwanto MM mengemukakan, hingga kini masih banyak masyarakat miskin pedesaan di Kabupaten Bekasi yang masih belum terjamah program listrik pedesaan (lisdes).

Sesuai data yang berhasil dikumpulkan pihak DPDLP pada tahun 2007 ini, masih sekitar 20.906 KK keluarga miskin (prasejahtera I) di pedesaan yang belum bisa menikmati listrik. Dari jumlah itu, baru sekitar 15 persen atau sekitar 3.141 KK yang terjaring dalam program lisdes pada tahun 2007 ini.

Menurut Adi Purwanto, kemarin, program lisdes ini di Kabupaten Bekasi dimulai pada tahun 2004, dengan dana awal Rp 56 juta untuk satu desa.

‘’Pada tahun 2007 ini, program lisdes diperuntukkan bagi 22 desa di enam kecamatan, dengan anggaran Rp3,1 milyar,’’ujar ujar kasie yang membidangi masalah listrik dan migas sambil menambahkan bahwa lamanya pemasangan listrik pedesaan ini rata-rata dua minggu untuk satu desa.

Ditambahkan pula bahwa dalam program lisdes ini untuk setiap rumah atau KK mendapat anggaran Rp 1.002.000, sehingga dengan anggaran Rp3,1 Milyar berarti sekitar 3.141 KK yang bisa dipasangi progam listrik gratis ini. ‘’Memang masih sedikit yang bisa terjangkau program lisdes ini. Sebab, anggarannya memang masih sedikit. Oleh sebab itu, saya berharap agar anggaran untuk program lisdes ini bisa makin meningkat di tahun-tahun mendatang,’’ujar Adi.

Dalam melaksanakan program ini, ujar Adi lagi, Pemkab dalam hal ini Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan bekerjasama dengan PLN Areal Pelayanan Jaringan (APJ) II Kabupaten Bekasi dan PLN Distribusi Provinsi Jawa Barat serta rekanan (pemborong).

Mengenai anggaran dalam melaksanakan program lisdes ini, menurut Adi, dananya berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...