Oleh Dasman Djamaluddin
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P. Marsudi pada hari Selasa, 9 Januari 2018 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta mengatakan, bahwa menjelang tutup tahun, dunia dikejutkan dengan upaya mengubah status quo internasional terhadap Yerusalem.
Dunia merespon dengan tepat di mana mayoritas negara dunia masih melihat isu Yerusalem secara jernih, dan hal ini tercermin dari hasil voting di Sidang Umum PBB, New York, 21 Desember 2017.
Demokrasi harus dihormati dan dilaksanakan pada tatanan dunia, jelas Menlu yang diangkat sebagai Menlu pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014-2019 itu. Sikap mayoritas negara anggota PBB hendaknya menjadi panduan dunia untuk menyelesaikan isu Yerusalem. Sikap Indonesia mengenai Palestina, termasuk status Yerusalem sudah sangat jelas, tegas dan konsisten sesuai panggilan Konstitusi. Sikap yang konsisten ini juga ditegaskan pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, 13 Desember 2017.
Sebelum KTT, Menlu RI bertemu dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina serta setelah KTT, ia juga telah menemui HRVP Mogherini di Brussels.
Dijelaskan lagi oleh Menlu yang pernah jadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia tersebut, Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina, demi kemanusiaan dan demi keadilan. Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis. Khusus di bidang ekonomi, Indonesia menerapkan “zero tariff” untuk sejumlah produk Palestina ke pasar Indonesia.
Tahun ini juga, Indonesia akan meningkatkan kerja sama de-salinasi air dan kesehatan. Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina.
"Indonesia kembali menyerukan kepada negara dunia agar terus memberikan dukungan bagi Palestina, " tegas Menlu.
Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia juga dilakukan di Afghanistan.
Kedua negara akan mengintensifkan kerja sama “capacity building” melalui pemberian beasiswa, pelatihan aparat polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan.
Bulan November lalu, ujar Menlu, ia melakukan kunjungan kerja ke Kabul, yang merupakan kunjungan bilateral pertama Menteri Luar Negeri Indonesia setelah lebih dari 50 tahun.
Bersama dengan Menlu Afghanistan, ia menandatangani hibah pembangunan poliklinik kesehatan. Poliklinik tersebut akan segera dibangun di kompleks “Indonesia Islamic Centre” di mana saat ini telah berdiri masjid Indonesia.
Indonesia juga merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Afghanistan, High Peace Council, dan Ibu Negara Afghanistan pada tahun 2017.
" Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk dapat berbagi dengan Saudara-saudara kita di Afghanistan dalam membangun perdamaian. Konperensi Internasional para Ulama Dunia menurut rencana akan dilakukan di Indonesia guna memperkokoh nilai-nilai Islam yang damai dan perdamaian," demikian Menlu.
Pada tahun 2017, papar Menlu, kita juga menyaksikan dengan penuh keprihatinan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu mengungsi ke wilayah Bangladesh.
Pada tahun 2017, papar Menlu, kita juga menyaksikan dengan penuh keprihatinan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu mengungsi ke wilayah Bangladesh.
Indonesia termasuk negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh paska “new cycle of violence” yang terjadi bulan Agustus 2017. Indonesia menyerukan agar : - segala bentuk kekerasan dihentikan; - keamanan dan stabilitas dipulihkan; - perlindungan diberikan kepada semua orang; - akses kemanusiaan dibuka; dan rekomendasi Laporan Kofi Annan diimplementasikan.
Sebagai bentuk kepedulian, bantuan kemanusiaan telah disampaikan baik untuk Myanmar maupun Bangladesh.
Ada yang perlu kita catat, ujar Menlu, pembangunan tahap ke-2 Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, juga telah dimulai bulan lalu. Indonesia menjadi motor pemberian bantuan ASEAN Humanitarian Assistance Centre di Rakhine State. Indonesia menyambut baik penandatanganan "Arrangement on Repatriation antara Myanmar dan Bangladesh, " serta mengharapkan tindak lanjut penuh.
Indonesia siap untuk berkontribusi, baik dalam pelaksanaan repatriasi maupun implementasi Rekomendasi Laporan Kofi Annan. Instabilitas di satu negara pasti mempengaruhi instabilitas kawasan. Indonesia tidak menginginkan hal ini terjadi. Kita juga menyaksikan dengan penuh kekhawatiran pendudukan Marawi oleh kelompok teroris. Indonesia dan negara dunia mengutuk pendudukan tersebut. Indonesia telah menginisiasi Pertemuan Trilateral di Manila pada 22 Juni 2017 guna memperkuat kerja sama keamanan, countering radicalism dan terrorism melalui hardpower serta pendekatan softpower.
"Kunjungan saya ke Davao, seperti saya sebutkan di awal, juga merupakan tindak lanjut dari Kerja sama Trilateral melawan radikalisme dan terorisme melalui pendidikan."
Itulah beberapa pernyataan Menlu RI yang dianggap penting dalam rangka mengevaluasi perjalanan Kemlu RI.
Tags
Ragam