Sikap Indonesia tentang Palestina Sudah Sangat Jelas

Oleh Dasman Djamaluddin

Menlu RI Retno L.P Marsudi bersama Menlu Palestina Riad Malki

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P. Marsudi pada hari Selasa, 9 Januari 2018 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta mengatakan, bahwa menjelang  tutup  tahun,  dunia  dikejutkan  dengan  upaya  mengubah  status  quo internasional terhadap Yerusalem.   

Dunia  merespon  dengan  tepat  di  mana  mayoritas  negara  dunia  masih  melihat  isu Yerusalem secara jernih, dan hal ini tercermin dari hasil voting di Sidang Umum PBB, New York, 21 Desember 2017.

Demokrasi harus  dihormati dan dilaksanakan pada tatanan dunia, jelas Menlu yang diangkat sebagai Menlu pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014-2019 itu. Sikap  mayoritas  negara  anggota  PBB  hendaknya  menjadi  panduan  dunia  untuk menyelesaikan isu Yerusalem. Sikap Indonesia mengenai Palestina, termasuk status Yerusalem sudah sangat jelas, tegas dan konsisten sesuai panggilan Konstitusi.  Sikap yang konsisten ini juga ditegaskan pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, 13 Desember 2017.  

Sebelum KTT, Menlu RI bertemu dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina serta setelah KTT,  ia juga telah menemui HRVP Mogherini di Brussels.  

Dijelaskan lagi oleh Menlu yang pernah jadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia tersebut, Indonesia akan  terus  berjuang  untuk  Palestina,  demi  kemanusiaan  dan demi keadilan.  Dukungan  Indonesia  untuk  Palestina  tidak  hanya  berupa  dukungan  politik  namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis.   Khusus  di  bidang  ekonomi,  Indonesia  menerapkan  “zero  tariff”  untuk  sejumlah produk Palestina ke pasar Indonesia. 

Tahun ini juga, Indonesia akan meningkatkan kerja sama de-salinasi air dan kesehatan.  Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina. 

"Indonesia kembali menyerukan kepada negara dunia agar terus memberikan dukungan bagi Palestina, " tegas Menlu.

Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia juga dilakukan di Afghanistan.  

Kedua  negara  akan  mengintensifkan  kerja  sama  “capacity  building”  melalui pemberian beasiswa, pelatihan aparat polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan.  

Bulan November lalu, ujar Menlu,  ia melakukan kunjungan kerja ke Kabul, yang merupakan kunjungan  bilateral  pertama  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  setelah  lebih  dari  50 tahun.  

Bersama  dengan  Menlu  Afghanistan, ia menandatangani  hibah  pembangunan poliklinik kesehatan.  Poliklinik tersebut akan segera dibangun di kompleks “Indonesia Islamic Centre” di mana saat ini telah berdiri masjid Indonesia.  

Indonesia juga merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Afghanistan, High Peace Council, dan Ibu Negara Afghanistan pada tahun 2017.

" Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk dapat berbagi dengan Saudara-saudara kita di Afghanistan dalam membangun perdamaian.  Konperensi  Internasional  para  Ulama  Dunia  menurut  rencana  akan  dilakukan  di Indonesia guna memperkokoh nilai-nilai Islam yang damai dan perdamaian," demikian Menlu.
 
Pada  tahun  2017, papar Menlu,  kita  juga  menyaksikan dengan  penuh  keprihatinan  krisis  kemanusiaan  di  Rakhine  State,  Myanmar,  yang menyebabkan ratusan ribu mengungsi ke wilayah Bangladesh. 

Indonesia termasuk negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh paska “new cycle of violence” yang terjadi bulan Agustus 2017.  Indonesia menyerukan agar : - segala bentuk kekerasan dihentikan;  - keamanan dan stabilitas dipulihkan; - perlindungan diberikan kepada semua orang;  -  akses kemanusiaan dibuka; dan   rekomendasi Laporan Kofi Annan diimplementasikan. 

Sebagai  bentuk  kepedulian,  bantuan  kemanusiaan  telah  disampaikan  baik  untuk Myanmar maupun Bangladesh. 

Ada yang perlu kita catat, ujar Menlu, pembangunan tahap ke-2 Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, juga telah dimulai bulan lalu.  Indonesia  menjadi  motor  pemberian  bantuan  ASEAN  Humanitarian  Assistance Centre di Rakhine State.  Indonesia  menyambut  baik  penandatanganan  "Arrangement  on  Repatriation  antara Myanmar dan Bangladesh, " serta mengharapkan tindak lanjut penuh.  

Indonesia  siap  untuk  berkontribusi,  baik  dalam  pelaksanaan  repatriasi  maupun implementasi Rekomendasi Laporan Kofi Annan.  Instabilitas di satu negara pasti mempengaruhi instabilitas kawasan. Indonesia tidak menginginkan hal ini terjadi.  Kita  juga  menyaksikan  dengan  penuh  kekhawatiran  pendudukan  Marawi  oleh kelompok teroris. Indonesia dan negara dunia mengutuk pendudukan tersebut.  Indonesia telah menginisiasi Pertemuan Trilateral di Manila pada 22 Juni 2017 guna memperkuat  kerja  sama  keamanan,  countering  radicalism  dan  terrorism  melalui hardpower serta  pendekatan softpower.  

"Kunjungan  saya  ke  Davao,  seperti  saya  sebutkan  di  awal,  juga  merupakan tindak lanjut dari Kerja sama Trilateral melawan radikalisme dan terorisme melalui pendidikan." 

Itulah beberapa pernyataan Menlu RI yang dianggap penting dalam rangka mengevaluasi perjalanan Kemlu RI.