 |
| Silas Leonardo Hitipeuw, Ketua LSM Bersih Bersih BUMN ( B3UMN) |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Sejak didirikan 13 September 2012, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau disingkat AIRNAV INDONESIA, sudah mengalami empat kali pergantian Direktur Utama.
Hal ini tidak lazim, seperti Direksi BUMN lainnya.
Berbagai macam laporan dugaan Mark Up Proyek dan Korupsi kerap dipertontonkan didepan mata. Bahkan ini dilaporkan kepada pihak Kejaksaan maupun KPK. Hanya saja, kedua Lembaga Pendekar Hukum ini seakan diam seribu bahasa.
Itulah kehebatan Airnav. Perusahaan ini juga dapat merekrut karyawan dari Mantan Polisi atau mantan aparat lainnya. Jangan heran kalau Airnav tidak bisa dikorek alias tidak bisa disentuh, atau dengan sebutan The Untouchables.
Pernyataan ini disampaikan Silas Leonardo Hitipeuw dari LSM Bersih Bersih BUMN ( B3UMN), di Jakarta, baru-baru ini.
Contoh kasus, kata Silas, pada lelang pengadaan Jasa Konsultansi melalui LPSE. Airnav nampak hanya PT. Egis International Indonesia – yang dinyatakan lulus dengan nilai di atas Ambang Batas yaknii 86,08 dengan penawaran sebesar Rp 33.505.075.555,00. Hal ini memunculkan pertanyaan. Pasalnya, Pekerjaaan Konsultan di Indonesia memiliki standar Billing rate yang diatur oleh Inkindo.
Menurut Silas, berdasarkan data perhitungan, penawaran sejenis untuk pekerjaan konsultan pengawas secara Internasional hanya berkisar antara 650 Ribu USD hingga 900 Ribu USD (atau Rp.9.425 Milyar hingga Rp. 13.050 Milyar).
"Kami menduga ada metode yang dibuat dengan metode yang direkayasa sedemikian rupa oleh Airnav Indonesia untuk mendapat keuntungan sangat besar, dan cenderung melakukan Mark Up hingga potensi kerugian Negara bisa mencapai 20 Milyar," jelasnya.
Untuk itu, Silas Leonardo meminta KPK atau Kejaksaan agar segera mengambil langkah hukum dan jangan tinggal diam.
"Sudah jelas semua ini rekayasa karena ada kecenderungan Airnav Indonesia telah menutupi hasil evaluasi lelang pekerjaan proyek jasa konsultan ini dengan tidak melampirkan harga penawaran perusahaan konsultan lainnya," ketusnya.
Apalagi jika dikaitkan dengan situasi menjelang Pilpres. Sementara Direktur Utama Perusahaan Pemenang sendiri adalah Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia yang notabene banyak melakukan kritikan pada Pemerintahan Jokowi.
Sangat disayangkan maksud baik Jokowi disalahgunakan. Proyek Jasa Konsultasi Pengawasan atas pekerjaan tersebut, NEW JATSC, untuk Modernization Of Air Navigation Service ditunggangi orang yang tak bertanggungjawab.
Demi efektifnya penegakan hukum, Silas juga meminta KPK atau Kejaksaan agar menggandeng BPK untuk dapat mengaudit hasil lelang pekerjaan jasa konsultan tersebut. (Tom)
Tags
Nasional