BARRU (wartamerdeka.info) - Kabupaten Barru menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam rangka Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung implementasi Transformasi Posyandu Era Baru berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Rombongan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru. Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan ke Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja.
Dalam sambutannya di Kantor Desa Siddo, Wakil Bupati Abustan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Kabupaten Barru.
Menurutnya, kehadiran langsung Dirjen Bina Pemdes Kemendagri menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk memastikan transformasi Posyandu tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Posyandu harus hadir sebagai pusat pelayanan sekaligus pusat pendataan masyarakat. Karena itu, kita ingin memastikan transformasi Posyandu benar-benar berjalan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Abustan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Barru saat ini memiliki 274 Posyandu yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Posyandu telah memiliki Surat Keputusan terkait implementasi enam bidang SPM.
Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan hingga akhir 2026, 274 Posyandu seluruhnya telah memiliki SK dan mampu menjalankan fungsi Posyandu Era Baru secara optimal.
Abustan menegaskan, penguatan Posyandu menjadi bagian penting dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui Posyandu yang aktif dan kuat, berbagai kondisi masyarakat dapat diketahui lebih awal, mulai dari kesehatan ibu dan anak, risiko stunting, kemiskinan, pendidikan hingga persoalan sosial lainnya.
“Karena itu, Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan ditangani lebih dini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader dan partisipasi masyarakat. Kunjungan rutin balita dan ibu hamil, menurutnya, harus terus didorong sebagai bagian dari pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini berbagai risiko kesehatan.
Abustan juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Kabupaten Barru sebagai lokus Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu.
“Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK, TP Posyandu dan seluruh kader dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Posyandu Era Baru yang hadir secara nyata dan mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, mengatakan kunjungannya ke Kabupaten Barru merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi desa sekaligus memetakan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” ujarnya.
La Ode Ahmad juga mengapresiasi capaian pembangunan desa di Kabupaten Barru. Dari total 40 desa, sebanyak 34 desa telah berstatus mandiri dan enam desa berstatus maju.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan modal penting bagi Kabupaten Barru untuk terus mengembangkan inovasi dan memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Ia menegaskan, Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui transformasi Posyandu Era Baru, perannya diperluas menjadi wadah pelayanan masyarakat yang mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal.
“PKK, Posyandu dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya harus menjadi akselerator berbagai program pemerintah sampai ke tingkat keluarga,” jelasnya.
Peran tersebut mencakup berbagai agenda pembangunan, termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan serta program pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
La Ode Ahmad mengatakan, hasil identifikasi lapangan akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menyiapkan program yang lebih tematik dan sesuai dengan kebutuhan desa.
Kabupaten Barru, kata dia, juga memiliki peluang untuk menjadi lokasi percontohan atau piloting sejumlah program pembangunan desa.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk semakin serius memperkuat ketahanan pangan dengan memetakan kebutuhan pangan masyarakat dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki desa.
“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., menyampaikan bahwa asistensi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Desa Siddo merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Menurut Nitta, transformasi tersebut menempatkan Posyandu tidak lagi hanya sebagai wadah pelayanan satu bidang, tetapi sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal.
Usai kegiatan, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Posyandu Al-Amanah, Dusun Congko, Desa Siddo, untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan Posyandu bersama pengurus dan kader.
Turut hadir dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Kepala Bagian Perencanaan, Kasubdit Fasilitasi Kerja Sama Desa, serta perwakilan Sekretaris DMPD Provinsi Sulsel.
Sementara itu, Wakil Bupati Barru didampingi Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Daerah, Kepala DPMDPPKB beserta jajaran, serta Pengurus TP PKK Pokja IV.(syam)