Danrem 071/Wk : Latihan Pengamanan Pemilu Agar Lebih Dikuasai Prajurit

BANYUMAS (wartamerdeka.info)  - Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Kav Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han., dalam jumpa persnya seusai membuka Apel Kesiapan Pelaksanaan Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019, menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai perintah pimpinan dan kegiatan ini harus dilatihkan, Rabu (30/1/2019) di Makorem 071/Wk Sokaraja Banyumas.

Dijelaskan lebih lanjut, latihan ini tidak hanya dilaksanakan kali ini saja, namun di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan. Hal ini, agar prajurit memahami dan menguasai dalam pengamanan Pemilu nantinya.

"Pada intinya, dalam kegiatan ini, jajaran TNI untuk memback up Polri", tegasnya.

Tentang konsep dan prosedur, lanjutnya. Sudah diterapkan secara teori dan akan dilaksanakan secara aplikasi.

Menanggapi perkuatan pengerahan pasukan menghadapi Pemilu mendatang, Danrem menyampaikan perkuatan personel 1000 personel dari seluruh satuan jajaran Korem 071/Wk (9 Kodim).

"Latihan akan dilaksanakan di tingkat Kodim jajaran Korem 071/Wk mulai hari ini Rabu, 30 Januari 2019, berlanjut dan ada pentahapannya. Mulai practical for game, dan ada aplikasi latihan secara bersama melibatkan satuan Polri, Sabhara dan Brimob", ungkapnya.

Perkuatan personel ditiap Kodim jajaran Korem 071/Wk 75 orang, dari 1000 personel yang tergabung tersebut terbagi tiap Kodim jajaran Korem 071/Wk ada 9 Kodim. Yang masing-masing Kodim nantinya bergabung dengan Polres dimasing-masing wilayah. "Pengamanan seluruh jajaran Korem, memback up Polri sesuai direktif dari pimpinan. Dalam latihan ini juga terlibat pasukan Satbanpur jajaran Brigif 4/DR yakni Yonif 406/Sk,406/Ck dan 407/PK", terangnya.

Menyinggung tentang Netralitas, Danrem 071/Wk menegaskan Netralitas sudah jelas dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Bagi kami, Netralitas Harga Mati", tegasnya.

"Netral tidak terlibat politik praktis, dan anggota pun harus tahu bagaimana berbuat di lapangan, tidak terpengaruh provokasi maupun ajakan-ajakan yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Netralitas, sudah berulang kami tegaskan dan sampaikan kepada prajurit. Untuk perlengkapan, sifatnya kita hanya memback up, cukup dengan tameng dan tongkat. Dulu memang ada Pasukan Huru Hara (PHH), namun sudah dihapus dan diserahkan ke Kepolisian semenjak ada UU TNI", pungkasnya.(gus)