Pangdam IV : Pantukhir Untuk Memilih Calon Prajurit Yang Memiliki Potensi, Jati Diri dan Unggul

BANYUMAS (wartamerdeka.info) - Sidang Pantuhir pada seleksi calon prajurit sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan baik pada Calon Taruna, Pa PK, Bintara dan Tamtama. Namun sidang tersebut bukan semata-mata sebagai kegiatan seremonial, tetapi lebih pada memilih calon prajurit yang memiliki potensi, jati diri dan unggul sehingga mereka yang terpilih nantinya akan benar-benar menjadi prajurit TNI AD pilihan yang akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M. saat membuka Sidang Pantuhir Calon Tamtama Prajurit Karier Gelombang II TA. 2019 Panda IV/Diponegoro, di Gedung Pertemuan A. Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas, Selasa (29/10/2019).

Kepada seluruh Panitia, Pangdam menekankan bahwa seleksi yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yaitu jujur, obyektif dan profesional.

“Semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan proses seleksi”, tegasnya.

Diungkapkan Pandam, pada Pantuhir Catam kali ini akan memilih 350 orang dari 398 orang. Selanjutnya bagi mereka yang dinyatakan lulus akan mengikuti seleksi pada tahap selanjutnya.

“Mereka yang berhasil lolos hingga parade, adalah calon-calon pilihan yang telah teruji. Namun karena alokasi yang dibutuhkan terbatas, maka Panitia akan memilih calon prajurit yang benar-benar memiliki potensi, jati diri dan unggul. Tujuannya untuk mendapatkan calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi seluruh aspek persyaratan yang ditentukan oleh TNI AD", imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa pimpinan TNI AD terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memilih calon prajurit secara proporsional dan profesional serta transparan.

Proses seleksi dilakukan singkat dan ketat dengan menerapkan sistem gugur. Meski demikian, tetap mengindahkan norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga akan meminimalisir terjadinya praktek percaloan baik yang dilakukan oleh oknum prajurit maupun masyarakat umum yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (A)