Oleh : W. Masykar
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas serta Pengukuhan Kepala Sekolah Tahun 2019 di lingkungan Pemkab Lamongan, pada, (18/12), kemarin, menyisakan pertanyaan di sejumlah kalangan. Meski, sekali lagi, adalah kegiatan rutin biasa sebagai upaya refresh organisasi. Hanya saja, ada beberapa hal yang layak diuraikan.
Pertama, selain dinilai terkesan mendadak, mutasi pejabat tersebut dianggap bermuatan ada "tekanan", ini bukan tafsir tunggal, bisa bermakna, adanya masukan masukan, yang sehingga memunculkan tanda tanya, Ada apa dibalik mutasi pemkab Lamongan diparoh kedua bulan Desember ini.
Meskipun ada sebanyak, 152 Pejabat Pemerintah yang dilantik, 89 diantaranya terdiri dari Kepala Sekolah dan 63 pejabat struktural.
Namun, yang membuat mutasi kali ini cukup menarik adalah ditariknya kepala Inspektorat ke dinas Koperasi & UKM.
Penelusuran wartamerdeka.info, soal mutasi ini, apakah ini masuk kategori mutasi, rotasi, promosi atau demosi?
Kalau ini, disebut mutasi, ya sah-sah saja, sebab mutasi adalah proses yang secara hukum sah dilakukan dilingkungan pemerintah. Mutasi adalah sesuatu yang sangat normatif.
Mutasi memang peristiwa yang unik dilingkungan PNS. Dipihak yang merasa nyaman dengan jabatan dan lingkungan kerjanya, mutasi adalah sebuah siksaan, akan pindah ke tempat kerja baru dan suasana yang baru pula, perlu adaptasi.
sementara, bagi sejumlah ASN lainnya, mutasi merupakan berkah, misalnya para kepala sekolah, terlepas ini benar berkah atau sebaliknya. Bisa karena bosan dengan suasana kerja yang monoton, atau bahkan karena keinginan, ambisi untuk mendapat tantangan kerja dan suasana baru, sehingga lahir jabatan baru.
Akan tetapi, tak bisa dibantah, jika kemudian mutasi menjadi sebuah kata yang seram dan menakutkan hingga membuat telinga pejabat atau staf pemerintahan memerah.
Kenapa? Sebab, mutasi bisa miliki dua dimensi ruang lingkup, yakni mutasi yang sifatnya vertikal promosi dan demosi. Yang pertama, promosi adalah, sebuah bentuk apresiasi terhadap seseorang yang memiliki kinerja diatas standar organisasi, dan bersamaan dengan itu, berperilaku dan loyalitas yang baik yang diwujudkan dalam bentuk nilai kinerja.
Dengan demikian mereka yang mendapat promosi akan memperoleh tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar.
Sementara demosi merupakan langkah penalti, biasanya dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan.
Langkah ini, dilakukan pimpinan apabila seseorang pejabat yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan, akan tetapi tetap saja nilai kinerja jauh di bawah standar organisasi, dan bahkan "berkelakuan tidak baik".
Menurut Nukman Suhadi, rotasi dan pergeseran OPD yang terjadi kemarin itu, rasanya bukan sesuatu yang biasa dan patut dipertanyakan.
"Kalau memang hal tersebut yang terjadi maka, pergeseran OPD tersebut lebih mengedepankan kepentingan politik personal dengan mengorbankan kepentingan dari arti penting rotasi atau mutasi, yakni penyegaran dan evaluasi", ungkap direktur eksekutif LP3M.
Paling tidak, lanjut pria berkacamata ini, ada tiga indikasi kejanggalan dalam rotasi atau mutasi kemarin itu.
Pertama dalam rotasi atau mutasi pejabat OPD tersebut rasanya tidak mencerminkan usaha peningkatan kinerja tetapi lebih pada upaya mengokohkan pilar kekuatan sebagai konfigurasi memperkuat konsolidasi "politik" birokrasi.
Kedua terdapat nya pergeseran OPD yang terkesan terburu-buru dan prematur, bahkan lainnya terkesan mengagetkan.
Ketiga bergesernya kepala inspektorat, dari inspektor pada kantor inspektorat menjadi kepala dinas koperasi dan usaha mikro menjadi pertanyaan besar, ada apa dibalik bergeser kepala inspektorat pemkab kota Nasi Boranan ini?, Yang pasti, saya tidak menyebut itu, promosi, apalagi demosi. Itu kewenangan baperjakat.
Jangan jangan ada yang ganjil atau masukan "urgent" dari pergeseran itu. Mengingat posisi kepala inspektorat yang tampak relatif bagus dengan sejumlah penghargaan, tapi justru cepat di mutasi.
Setidaknya mengingatkan publik pada beberapa tahun kemarin, disaat awal menjabat kepala inspektorat.
Tags
Opini