Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


Hj Sri Wahyuni Nurdin: Inspektorat Pemprov Sulsel Tingkatkan Sinergitas Dengan BPKP Untuk Pencegahan Korupsi

Plt. Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Hj. Sri Wahyuni Nurdin, S.E., Ak., M. Adm. Pemb 


MAKASSAR (wartamerdeka.info) -
Plt. Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Hj. Sri Wahyuni Nurdin, S.E., Ak., M. Adm. Pemb menegaskan, pihaknya terus berusaha meningkatkan sinergitas dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lain maupun aparat pengawas eksternal  untuk upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

"Sinergitas itu sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan BPKP.  Upaya-upaya pencegahan korupsi itu lebih bagus daripada penindakan," ujar Sri Wahyuni Nurdin, di Makassar, Jumat (4/12/2020).

Sri Wahyuni menjelaskan, atas arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dilaksanakan Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel perihal Program Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain memuat pelaksanaan supervisi dan pengawasan di lingkungan pemda.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


"Belum lama ini, kami juga sudah berkomitmen meningkatkan sinergitas dalam Rapat Koordinasi Pegawasan Daerah (Rakorwasda) yang dibuka gubernur. Mungkin sebelumnya sudah dilakukan kerjasama. Tapi kemarin lebih ada penguatan lagi, lebih bersinergi dalam upaya-upaya pencegahan korupsi," ," tuturnya.

Rakorwasda yang dihadiri seluruh kepala daerah se Sulawesi Selatan  itu menjadi on the top yang mengarahkan jalannya pemerintahan daerah. 

"Kita punya komitmen bahwa inspektorat  menjadi garda terdepan dalam mengawal  setiap jenjang sistem manajemen. Dalam perencanaan kami tetap melakukan pengawalan. Kemudian juga dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Kita betul-betul menjadi pengawal memberikan warning peringatan dini terkait anggaran. Bila ada penyimpangan harus diperbaiki. Langkah ke depan inspektorat memberikan peringatan dini," katanya.

Dengan adanya peringatan dini, sambungnya, otomatis tidak membuka peluang bagi terjadinya KKN. Lebih banyak pencegahan-pencegahan. Kalau semuanya dalam penindakan bisa penuh penjara.

Kita betul-betul mengawal mulai dari proses perencanaan sampai di pertanggungjawaban laporan.  


"Alhamdulillah.. program Pak Gubernur Nurdin Abdullah jelas. Kita kawal. Begitu ada kecenderungan tidak efisiens kita lakukan pendampingan untuk kita rem dari awal. Pak gubernur dalam hal ini memberikan penguatan kepada inspektorat untuk melakukan review anggaran," ucapnya.

Untuk sinergi dengan pihak KPK, inspektorat menjadi admin aplikasi Monitoring Control for Prevention (MCP) milik KPK yang bertujuan umtuk memonitor capaian area intervensi dalam upaya pencegahan korupsi. 

Di aplikasi ada wilayah-wilayah intervensi yang akan otomatis terdata. Ketika dilakukan pengimputan kelihatan bagaimana progres dari setiap upaya-upaya pencegahan korupsi. 

"Kami juga serius membina hubungan dengan BPK. Dulu mungkin belum terjalin komunikasi yang efektif karena pejabatnya bukan berasal dari pengawas (auditor),  sehingga tidak yambung antara bahasa pihak eksternal dengan pejabat strukturalnya," ungkapnya.

Menurutnya, BPK betul-betul memberikan keterbukaan. "Kami diberikan temuan sebelum LHP diterbitkan. Itu betul-betul suatu kepercayaan bagi inspektorat. Itu yang kami jaga karena sebelumnya tidak seperti itu. Artinya ada komunikasi yang jauh lebih baik, dalam hal ini lebih terbuka untuk betul-betul kami," tambahnya

"Kami juga ingin membuka komunikasi dengan pejabat eksternal, sehingga setiap kali mereka mau melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan kami, baik untuk didampingi mulai dari perencanaan sampai pelaporan," katanya.

Posting Komentar untuk "Hj Sri Wahyuni Nurdin: Inspektorat Pemprov Sulsel Tingkatkan Sinergitas Dengan BPKP Untuk Pencegahan Korupsi"