 |
| Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME (Ketua Dewan Pembina DPP FBBI) dan Keynote Speeh, serta narasumber lainnya |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dalam Seminar Pembekalan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) II Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), narasumber Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME (Ketua Dewan Pembina DPP FBBI) menngungkap adanya hipotesis mengenai kutukan sumberdaya di Bona Pasogit (kampung halaman).
Seminar Pembekalan mengangkat tema: “Upaya Membantu Pemberdayaan SDM dan SDA Bonapasogit, Dalam Mendukung Perbaikan Ekonomi Rakyat, Pasca Pandemi Covid 19", yang digelar secara virtual, Sabtu (06/02/2021), dengan sentral kendali acara, di kantor Jaya Pos (Sekretariat DPD FBBI DKI Jakarta), Utan Kayu, Jakarta Timur. Seminar ini menampilkan Keynote Speech Dr. Ronsen Pasaribu, SH., MM (Ketua Umum DPP FBBI periode 2017-2020) dan 4 (empat) narasumber.
Menurut Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME yang juga pernah sebagai konsultan peneliti ini, dalam Teori Kutukan Sumberdaya, bahwa Kutukan Sumberdaya Alam (Resource curse) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan paradox yang dihadapi negara-negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah, namun, pembangunan ekonominya rendah dibandingkan dengan negara sumber daya alamnya minim. Hal ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang, seperti di negara-negara miskin di benua Afrika dan Amerika Latin.
Dikatakan Mangasi Panjaitan, istilah resource curse pertama kali diperkenalkan oleh Auty tahun 1993, setelah penelitiannya menemukan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tidak mampu memanfaatkan sumber daya alamnya, untuk mendorong perekonomiannya. Sehingga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari negara-negara yang memiliki sumberdaya minim.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kemiskinan dan kesenjangan masih terjadi di berbagai pelosok Nusantara. Bahkan, di beberapa provinsi yang kaya sumber daya alamnya, masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Kasus yang banyak disoroti adalah penambangan Freeport di Timika, Papua. Eksploitasi sumber daya mineral oleh PT Freeport sudah berlangsung lama, namun kesejahteraan rakyat Papua tertinggal daripada provinsi lainnya di Indonesia.
Dijelaskan mantan Rektor Universitas Mpu Tantular, Jakarta ini, dalam penelitian Hidayatullah Muttaqin (2019), ia menggunakan data panel 31 provinsi selama 12 tahun (2005,2007-2017) dan menyimpulkan telah terjadi kutukan sumberdaya di Indonesia.
Sementara itu, lanjut Mangasi, Habibie, Presiden RI ke-3 RI, menaruh perhatian pada kutukan sumberdaya yang terjadi di Indonesia.
“Indonesia kaya tetapi miskin, begitu kata Habibie pada seminar “Indonesia 2045: Negara Superpower Baru” di ITB Bandung pada 4 November 2019 lalu. Untuk mencapai negara superpower baru dan terlepas dari kutukan sumberdaya alam, tidak ada pilihan lain adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia,” ungkapnya.
Aspek-aspek kualitas sumberdaya manusia tidak hanya pendidikan/pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku serta skill. Dengan kata lain sumberdaya manusia yang menguasai Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan memiliki Imtak (Iman dan Takwa).
 |
| Ketua Umum Terpilih Dr. Ronsen Pasaribu, SH., MM (kiri) salam komando dengan Danny PH Siagian, SE., MM (kanan) Ketua Steering Committee, di sentral kendali acara Munas II |
Terkait dengan kemiskinan di Tapanuli Utara, Alumni Lemhannas 2019 ini memaparkan, tahun 2019, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Tapanuli Utara ADHK Rp.19.102.542 (bandingkan dengan PDRB per kapita Sumut Rp. 37.048.911; Indonesia Rp.51.900.000). Kinerja perekonomian Tapanuli Utara relative tidak berbeda dengan Kabupaten lainnya di Bona Pasogit.
“Kemiskinan di Tapanuli belum terpecahkan sejak kemerdekaan hingga sekarang. Tahun 1980 Tapanuli Utara pernah dijuluki sebagai “Peta Kemiskinan”14. Tingkat kemiskinan tahun 2012 di Tapanuli Utara sebesar 11,89% dari total penduduk, turun dari 14,15% tahun 2008 atau rata-rata turun 4,4%. Bila penurunan diasumsikan konstan maka diperkirakan tingkat kemiskinan di Tapanuli Utara tahun 2018 adalah 8,7% (bandingkan dengan tingkat kemiskinan Sumut 8,94% Maret 2018). Angka ini pastinya meningkat saat pandemi saat ini,” bebernya.
IPM (Indeks Pengembangan Manusia) adalah indikator pengembangan SDM. IPM Tapanuli Utara 73,47 melebihi IPM Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 71,77 dan IPM Nasional sebesar 71,94 16. Dua kabupaten Toba Samosir, IPM 75,16, dan Simalungun IPM 73,25 berada diatas IPM Nasional. Sementara Tapanuli Tengah 69,23, Tapanuli Selatan 70,12, Dairi 71,57, Samosir 70,63 berada dibawah IPM Nasional.
Mengapa IPM Tapanuli Utara (73,47) lebih tinggi dari Sumatera Utara (71,77), juga Indonesia (71,94) tetapi pendapatan rata-rata rakyat Tapanuli Utara (Rp.19.102.542) lebih rendah dibanding Sumatera Utara (Rp. 37.048.911) dan Indonesia (Rp.51.900.000).
“Ada paradox antar mutu SDM dengan tingkat kemakmuran. Apakah terjadi kesalahan perhitungan statistik atau mis manajemen. Patut diduga telah terjadi mis manajemen pembangunan ditingkat pemerintah. Survey Perhitungan Integritas (SPI) yang dilaksanakan olek KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa digunakan sebagai pendekatan untuk melihat mis manajemen pembagunan. Menurut KPK (2017), Indeks Integritas 17 pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 adalah 60,79 (pada skala 0-100) lebih rendah dari rata nasional 66,0. Indeks Integritas Pemda Tapanuli Utara pastinya kurang lebih diangka 60,79,” paparnya.
Sementara itu, Mangasi Panjaitan menyinggung terkait pembangunan SDM di Bona Pasogit menurutnya, dapat dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu budaya, pendidikan dan pendekatan agama.
Dari segi pendekatan budaya, dibutuhkan Reorientasi Budaya misalnya terkait filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, yang terbukti tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bona Pasogit.
“Budaya ini gagal menciptakan warga Batak menjadi kaya (mamora). Yang terjadi adalah perlombaan menjadi kaya sehingga menimbulkan kompetisi dan cenderung kapitalis. Di Era globalisasi saat ini dan ke depan adalah era kolaborasi. Kolaborasi menciptakan sinergi antar anggotanya untuk menghasilkan energi yang besar dan kuat. Gojek, Grab, Tokopedia adalah beberapa contoh kolaborasi di Indonesia yang menghasilkan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Budaya Batak Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon mungkin perlu direorientasi menjadi Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon. Hal ini tentu perlu kajian lebih lanjut oleh para pakar sosiologi,” tandasnya.
Ada lagi beberapa budaya Batak yang perlu direorietasi seperti tatacara pelaksanaan perkawinan, orang meninggal yang cenderung boros uang dan waktu. Lembaga Adat Budaya Batak (LABB) sudah memcoba memangkas tatacara tersebut agar menjadi lebih efisien dan tidak membebani.
Sementara itu, pendekatan dari segi Pendidikan, harusnya lebih berorientasi kepada Pendidikan Karakter dan IPTEK.
“Pendidikan di Bona Pasogit lebih diarahkan kepada pendidikan karakter yang mengajarkan kejujuran, disiplin, integritas, pekerja keras. Pendidikan saat ini lebih berat ke arah Hard Skill seperti keahlian berhitung, matematika. Orang pintar matematika yang dianggap cerdas, yang pandai bergaul tidak,” tuturnya.
Menurut Stanley Morgan, katanya, memiliki IQ yang tinggi/superior, sekolah di sekolah favorit atau perguruan tinggi bergengsi bukan termasuk dalam 10 faktor utama menentukan kesuksesan seseorang. Sepuluh dari 100 faktor sukses adalah: 1.Jujur, 2.Disiplin, 3.Good Interpersonal Skill, 4. dukungan keluarga, 5. Bekerja keras 6. Mencintai pekerjaan, 7. Kepemimpinan yang baik, 8. Semangat kompetitif, 9. Pengelolaan kehidupan yang baik dan 10. Kemampuan menjual gagasan dan produk.
“Sementara lulusan PT terbaik dan IPK tinggi berada di peringkat 30. IQ tinggi berada diurutan ke-21, dan lulusan dengan nilai terbaik berada di urutan ke 30. Pendidikan berbasis IPTEK penting, namun pendidikan karakter jauh lebih penting. Di Jepang pendidikan karakter dimulai sejak PAUD hingga ke Universitas,” imbuhnya.
Dari segi pendekatan agama, masyarakat Batak umumnya adalah masyarakat yang agamis. Beragama itu multidimensi, yaitu menyangkut hubungan manusia-manusia-alam-Tuhan. Relasi itu harus seimbang. Hubungan manusia-Tuhan tidak bisa mengabaikan relasi manusia dengan manusia lainnya, relasi manusia dengan alam.
“Manusia beragama jauh dari tindakan mementingkan diri sendiri seperti korupsi, eksploitasi SDA demi kepentingan diri sendiri. Filosofi Salib yang menuntut keseimbangan relasi manusia-manusia dengan manusia-Tuhan. Manusia yang mencintai dan mematuhi Tuhannya juga manusia yang mencintai manusia lain dalam arti seluas-luasnya. Hal ini perlu ditekankan karena adanya paradox antar keagamaan dengan tingkat korupsi di Indonesia. Indonesia sebagai negara agamis, namun tingkat korupsi tertinggi ketiga di dunia Asia tahun 2020 setelah India dan Kamboja 23. Korupsi jauh lebih berbahaya dari terorisme,” lanjutnya.
Sebagai penutup, Mangasi Panjaiyan mengatakan, sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dan utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan SDM melalui perubahan orientasi budaya, nilai-nilai agama dan moral dan hubungan antar sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia-Tuhan. Kesalahan orientasi pembangunan SDM bisa merubah berkah menjadi kutukan sumberdaya alam.
“Patut diduga (hipotesis) telah terjadi kutukan sumberdaya di kawasan Bona Pasogit. Perlu melakukan penelitian untuk menguji hipotesis tersebut. Kalau dugaan (hipotesis) benar, dicari rumusan atau strategi agar kutukan berhenti. Kalau belum, dicari strategi agar terhindar dari kutukan tersebut,” pungkasnya.
Adapun keempat narasumber yaitu: Drs. Maruap Siahaan, MBA (Pengusaha/ Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba/ YPDT); Sahat Silaban, SE (Pengusaha/Mantan anggota DPR R.I dapil Sumatera Utara); Ir. S.M Tampubolon (Ketua Umum Forum Peduli Bona Pasogit/ Ketua Umum Batak Center) dan Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME (Ketua Dewan Pembina DPP FBBI/ mantan Rektor Universitas Mpu Tantular/Alumni Lemhannas).
Sementara itu, Dr. Ronsen Pasaribu, SH., MM terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP FBBI periode 2021-2024. Acara Munas dipimpin Ketua Steering Commitee yang sekaligus Ketua Majelis Persidangan Rapat Paripurna Munas II, Danny PH Siagian, SE., didampingi Sekretaris Kol. (Purn) Drs. Parlindungan F. Tobing, SE., MM, dan anggota Dra. Arta Peto Sinamo, Dip. Ed., MA in Ed. (DANS)
