// Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. // China sejauh ini telah berhasil melewati krisis minyak bersejarah. Namun, saat Xi bersiap bertemu Trump, biaya mulai meningkat. // Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkritik komentar Trump tentang Paus Leo XIV //

Pineapple

Jepang memperingatkan potensi gempa dahsyat setelah gempa berkekuatan 7,7 melanda.


Para pejabat Jepang telah mengeluarkan peringatan setelah gempa berkekuatan 7,7 melanda wilayah timur laut negara itu pada tanggal 20 April. Mereka memperingatkan bahwa gempa dahsyat dapat terjadi dalam seminggu ke depan dan menyerukan agar masyarakat tetap bersiap menghadapi peristiwa seismik besar lainnya.

Poldasu Dan Kementerian PUPR Sosialisasi Nota Kesepahaman Percepatan Pembangunan Nasional


MEDAN (wartamerdeka.info) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara bersama Kementerian PUPR mensosialisasikan nota kesepahaman dalam percepatan pembangunan Inprastruktur PUPR di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Kamis (18/3/2021).

Sosialisasi nota kesepahaman itu pun turut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Inspektorat Jenderal PUPR Ir T Iskandar, perwakilan dan Karo Kerma Mabes Polri Brigjen Pol Drs. Dedy Setyabudi serta pejabat lainnya. 

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku bangga karena Polda Sumut ditunjuk sebagai Polda di seluruh Indonesia yang pertama sekali melaksanakan sosialisasi kerjasama dan sinergitas pembangunan infrastruktur nasional. 

"Komitmen Polri dalam mewujudkan Polri yang Presisi adalah salah satunya mengamankan program nasional diantaranya pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan Kementerian PUPR," katanya. 

Panca mengungkapkan, Polda Sumut akan terus memberikan pengawalan, pengamanan dan pendampingan, terhadap proyek proyek nasional yang ada di Sumut.

"Oleh karena itu dibutuhkannya kerjasama dan peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program nasional," ungkapnya. 

Pada kesempatan itu, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Ir T Iskandar, menerangkan proses pengerjaan proyek nasional harus mendapat pengamanan dari seluruh institusi Polri, karena semua bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Penekenan nota kesepahaman ini sudah dilaksanakan sitingkat Pusat antara Kapolri dan Menteri PUPR, tindakpnjutnya adalah mensosialisasikan ke Jajaran baik yang ada di lingkup Kemen PUPR maupun di Polri, haraoan kita adalah bentuk kerjasama dalam mengawal program-program nasional yang ada di Sumatera Utara," pungkasnya. (Tyo)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama