 |
| RS PGI Cikini dan paramedis |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pasca penandatanganan perjanjian MOU Build-Operate-Transfer (BOT) 25 Juni 2021 lalu di Grha Oikoumene, Jakarta, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Yayasan Kesehatan PGI nampaknya tetap memaksakan manajemen baru mulai tanggal 1 Juli 2021, kendati situasi pelayanan Rumah Sakit tersebut sedang genting menangani pelayanan Covid-19 yang sedang meningkat kembali.
Manajemen baru yang dikuasai PT. Famon Awal Bros Sedaya (PRIMAYA) itu sontak menimbulkan keresahan di kalangan para tenaga kesehatan (nakes) dan seluruh pegawai dan para dokter. Karena tidak ada pertanda yang jelas, pendudukan manajemen baru kepada para karyawan, para nakes maupun para dokter, apalagi dalam keadaan berbagai pembatasan Pemerintah.
Salah satu agenda yang mulaui membuat mereka merasa aneh, ketika adanya surat undangan rapat pada hari Selasa, 13 Juli 2021 kepada para Kabid/ Ka.Inst/ Ka. Tim/ Ka. Komite/ Ka. Panitia, dengan tempat rapat di Ruang Rapat 2, pukul 10.30 WIB. Agendanya, Koordinasi Pelayanan dan Sosialisasi Manajemen Baru, dan jika tidak bisa hadir, disarankan mengikutinya lewat zoom meeting yang telah disiapkan.
Tak pelak, Dokter senior yang sudah 50 tahun mengabdi di RS PGI Cikini, dr. Tunggul D. Situmorang, SpPD, KGH Dipl./ M.Med. Si Nephr (UK) merasa heran dan sangat prihatin dengan pemaksaan kehendak secara sepihak dari Yakes PGI melalui manajemen baru.
“Sungguh, saya sangat merasa heran dan prihatin terhadap Yakes PGI yang seolah memaksakan kehendak secara sepihak, dengan mengundang rapat secara off line maupun online. Padahal, kondisi RS PGI Cikini saat ini sedang genting-gentingnya menghadapi situasi Covid-19 yang belakangan ini meningkat kembali. Semua nakes sedang sibuk menjalankan pelayanannya yang makin tinggi, apalagi banyak juga yang sakit maupun kena Covid. Kenapa harus dipaksakan pelaksanakannya sekarang? Bukankan RS sedang mengutamakan pelayanannya?,” ujarnya, Selasa (13/07/2021) melalui selluler saat ditanya kabar RS PGI terkini.
Dr. Tunggul D. Situmorang, mantan Direktur RS PGI Cikini yang sejak pertama menjadi kader perintis ahli ginjal RS PGI Cikini (Alm. Prof. dr. R.P. Sidabutar, SpPD-KGH) ini juga mengatakan, kondisi PPKM yang diterapkan Pemerintah tak luput dari keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan.
“Kita ini sekarang sedang PPKM. Tentu banyak keterbatasan yang dialami para karyawan dan teman-teman nakes. Keadaan sangat memprihatinkan. Kapasitas bed di RS Cikini sudah full. Bahkan di unit gawat darurat antri pasien 10 orang dan tidak ada tempat tidur. Hanya bisa duduk begitu saja di kursi sambil diinfus. Dan ada yang waiting list sekitar 120-an calon pasien. Apa hal ini tidak dilihat Yakes PGI dengan manajemen barunya?,” tandasnya.
Menurutnya, untuk rapat yang dimaksud, ada beberapa yang tidak bisa hadir karena harus mengutamakan tugas pelayanannya.
“Dan untuk undangan rapat hari ini ada beberapa dokter yang sedang bertugas membawahi unit-unit penting seperti IGD, Kamar Bedah, ICU, Instalasi ginjal, Paru, Jantung, Perawatan, memilih untuk melayani pasien-pasien daripada rapat. Mereka lebih mengutamakan pelayanan sebagaimana tugas penting dalam situasi genting seperti ini,” bebernya.
Sebab itu, dia menyarankan agar manajemen baru yang memaksakan kehendaknya, mengurungkan niatnya, agar para nakes dapat berkonsentrasi terhadap tugas kemanusiaan yang seharusnya. Bukan memaksakan kehendak, dengan mengabaikan rasa kemanusiaan yang kini sedang sangat dibutuhkan.
Menurut informasi, manajemen RS PGI Cikini telah diduduki manajemen baru dari RS Primaya, sejak tanggal 5/7/2021 lalu, tanpa dihadiri Yakes PGI ataupun PGI. Lagi pula, tanpa ada acara yang jelas, maupun kebaktian misalnya.
Sebelumnya dikabarkan, PGI melalui Yakes PGI Cikini telah menandatangani MOU dengan pihak PT. Famon Awal Bros Sedaya (PRIMAYA). Ditengarai, MOU tersebut sarat hitung-hitungan bisnis, sehingga dikhawatirkan akan menggerus misi pelayanan kesehatan yang selama ini dijalankan RS PGI Cikini.
Apalagi, skenario pengambilan keputusan pengalihan manajemen baru ke Primaya itu, tanpa membicarakannya kepada para dokter senior dan para dokter lainnya serta para struktural yang sudah lama bekerja disana. Pemindahan kekuasaan itu dikhawatirkan akan menghilangkan apa yang selama 123 tahun ini menjadi visi-misi yang dipegang oleh mereka, akan hilang begitu saja.
Belum lagi adanya dugaan ‘hidden agenda’ yang diindikasikan dengan kenapa harus dengan BOT yang menjadi pilihan. Belum lagi dengan tergesa-gesanya MOU ditandatangani,yang menurut jadwal seharusnya tanggal 1 Juli, tapi dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021.
Hingga kini, beberapa pihak yang menamakan dirinya kelompok peduli RS PGI Cikini mempertanyakan banyak hal yang janggal. Dan tidak sesuai dengan motto yang selama ini mereka pegang teguh yakni motto: “Sedare Dolorem Opus Divinum Est” yang artinya Meringankan penderitaan adalah pekerjaan Ilahi dan Pelayanan kesehatan sebagai jawaban dan kesaksian iman Pelayanan Kesehatan Kristiani.
Sebagaimana diketahui, pihak PGI melalui Tim Negosiasi kerjasama dengan Primaya, pernah menjelaskan beberapa hal menjawab rumors yang beredar dimasyarakat, soal akan tergadainya RS PGI Cikini. Tim Negosiasi PGI juga menjelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh PGI dan Yakes PGI, jika manajemen Primaya menangani RS PGI Cikini ke depan, dengan perikatan perjanjian hingga 30 tahun. (DANS)
