 |
| Ketua Kadin Pelabuhan Banten, TB. Masduki, SE (tengah, sedang menunjuk) |
SERANG (wartamerdeka.info) - Pelabuhan Bojonegara yang diresmikan Presiden Megawati pada Desember 2013 lalu pemanfaatannya masih belum maksimal.
"Kadin akan mendorong pemanfaatan pelabuhan Bojonegara, agar meningkatkan perekonomian daerah," kata Ketua Kadin Pelabuhan Banten H. Tb. Masduki, SE, saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Pelabuhan Bojonegara, Serang, Provinsi Banten, Kamis, 10 Februari 2022.
Selain itu, lanjut Masduki, pemanfaatan Pelabuhan Bojonegara tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga solusi kepadatan lalu lintas Dermaga di Tanjung Priok (traffic jamp).
Masduki menilai, Pelabuhan Bojonegara lebih berpotensial karena memiliki kedalaman laut yang mencapai 16 meter.
"Pelabuhan ini terbengkalai, dialihkan ke proyek di Pelabuhan Patimbang," ujar Masduki.
Rombongan Komisi V DPR RI, yang dipimpin Ketua Tim Ir. H Ridwan BAE, selain diterima Ketua Kadin Pelabuhan Banten, juga Asisten Daerah I Kabupaten Serang, Drs. Nanang Supriatna M.si, Boy Robyanto, Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Kepala KSOP Pelabuhan Kelas 1 Banten serta Agung Fitriyanto, GM Pelindo Regional 2 Banten.
Kedatangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, bertujuan untuk dialog langsung dengan Pelindo Regional 2 Banten, selaku Pengelola Pelabuhan Bojonegara dan Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.
"Ada beberapa masalah, misalnya terkait dengan sengketa lahan di daerah Pelabuhan Bojonegara yang sampai saat ini belum terselesaikan," kata Ketua Tim Komisi V.
Sementara itu, menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian sengketa lahan Pelabuhan Bojonegara,tim Pelindo Regional 2 Banten menyatakan sedang fokus bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kejaksaan Tinggi Banten.(RS/JM)