Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

26/04/22

Prof. Zainuddin Maliki: Bangunan Nation State Kita Terancam Mudahnya Menebar Kebencian

MUNCULNYA prasangka, mudahnya menebar permusuhan dan rasa kebencian antar elemen bangsa yang beredar marak di media sosial, mengundang keprihatinan Prof. Zainuddin Maliki, anggota DPR/MPR RI Fraksi PAN. 

"Prasangka, rasa permusuhan dan kebencian itu menggerogoti akar kebangsaan. Jika negara gagal mengendalikannya jelas berpotensi melemahkan upaya kita membangun nation-state yang kuat," ungkap Prof. Zainuddin Maliki pada acara sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lamongan, Sabtu (23/4/2022)

"Tumbuhnya kerelaan hidup bersama masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang suku, ras maupun agama yang berbeda adalah sebuah keniscayaan jika ingin menjadi sebuah negara bangsa yang kuat," ujar legislator asal Dapil Jatim X Lamongan-Gresik ini 

Patut bersyukur para pendiri bangsa berhasil membuat sebuah kesepakatan secara nasional dengan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. 

"Melalui ideologi Pancasila yang telah disepakati bersama, menjadikan seluruh elemen bangsa dapat dipersatukan sehingga kita punya modal membentuk sebuah negara bangsa yang kuat," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.  

Dalam sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di depan kader Partai Amanat Nasional se kabupaten Lamongan, anggota Komisi X DPR RI itu menegaskan bahwa Pancasila harus terus dikawal. 

Ia mengingatkan sejauh ini masih ada kekuatan ekstrim, untuk melemahkan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ekstrim kiri berusaha melemahkan Pancasila untuk diganti dengan ideologi Marxisme Leninisme yang menganggap agama sebagai candu. Penganut ideologi sekuler pun juga merasa tidak nyaman dengan Pancasila yang menomorsatukan dimensi Ketuhanan. Sedangkan ekstrim kanan juga ingin mengubah menjadi chauvinisme agama.

"Dengan segala cara ekstrim kiri, kanan dan kelompok sekuler itu mencoba melemahkan Pancasila, antara lain dengan cara menumbuhkan prasangka antar elemen bangsa," ungkap Prof. Zainuddin.

Di tengah ancaman kekuatan ekstrim itu maka Pancasila membutuhkan kekuatan tengah yang terkonsolidasi dengan baik, sehingga bisa menjaganya dari tarikan ekstrim kiri dan kanan, dan sebaliknya bisa menjalin ikatan seluruh elemen bangsa dalam tarikan nafas Pancasila. 

"Kalau Partai Amanat Nasional terkonsolidasi dengan baik, maka kader-kader PAN akan bisa mengawal Pancasila dengan baik, karena partai yang berdiri 23 Agustus 1998 ini merupakan kekuatan inklusif yang bisa berdiri di tengah mempertahankan Pancasila dari tarikan kiri maupun kanan," ungkapnya.

Hadir dalam Sosialisasi 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga Bupati Lamongan, DR. Yuhronur Efendi. Di depan pengurus DPD, DPC dan DPRT PAN sekabupaten Lamongan, Bupati mengharap dukungannya untuk membangkitkan Lamongan yang karena pandemi Covid-19 baru bisa memulai melakukan pembenahan infrastruktur. 

"Tetapi alhamdulillah Lamongan adalah kota pertama di Jawa Timur yang berhasi menekan pandemi Covid-19 dari level 3 menjadi level 1," tegasnya. (Mas)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024