JAKARTA (wartamerdeka.info) – Dalam dua tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lonjakan kasus korupsi kepala daerah di Indonesia.
Berdasarkan data KPK periode Agustus 2025 hingga April 2026, sedikitnya 11 kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Masalah ini menjadi catatan serius bagi pemerintah dan masyarakat pasca Pilkada Serentak 2024.
Berdasarkan data yang dihimpun KPK, berikut kronologis penindakan:
Tahun 2025 , 5 Kepala Daerah :
8 Agustus 2025 : Bupati Kolaka Timur "Abdul Azis". Terjaring OTT terkait suap proyek pembangunan RSUD. Diduga meminta fee 8% dari proyek senilai Rp126,3 miliar.
3 November 2025 : Gubernur Riau Abdul Wahid, ditangkap atas dugaan pemerasan dan penerimaan fee proyek di lingkungan Pemprov Riau.
November 2025 : Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, terjerat kasus suap jabatan dan proyek RSUD Ponorogo dengan total penerimaan miliaran rupiah.
Desember 2025 : Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, diduga menerima fee proyek 15–20% dengan total sekitar Rp5,25 miliar sepanjang 2025.
Desember 2025 : Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diduga terlibat kasus ijon proyek dengan nilai mencapai Rp9,5 miliar.
Tahun 2026 : 6 Kepala Daerah
19 Januari 2026 : Wali Kota Madiun Maidi, diduga terjerat kasus pemerasan, fee proyek, dan gratifikasi termasuk dana CSR.
19 Januari 2026 : Bupati Pati Sudewo, diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif hingga Rp225 juta per orang.
3 Maret 2026 : Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, diduga mengondisikan proyek agar dimenangkan perusahaan keluarga, dengan nilai proyek puluhan miliar rupiah.
10 Maret 2026 : Bupati Rejang Lebong M. Fikri Thobari, OTT kedelapan KPK di 2026 terkait dugaan suap proyek.
13 Maret 2026 : Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Dugaan korupsi saat Ramadan.
10 April 2026 : Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, tersangka pemerasan dan gratifikasi di Pemkab Tulungagung.
Total 9 dari 11 kepala daerah tersebut merupakan hasil Pilkada 2024.
Pola dan data Korupsi yang ditem dari KPK yang kerap berulang ditemukan adalah :
Fee Proyek 8% - 20% dari nilai APBD, Ijon Proyek sebelum tender dilelang, pemerasan kepada ASN dan calon perangkat desa, pengondisian Pemenang proyek ke perusahaan keluarga.
Secara akumulasi, KPK mencatat 206 kepala daerah terjaring OTT sejak Pilkada langsung 2004-2025. Sementara lembaga lain mencatat sekitar 500 kepala daerah terjerat korupsi dalam periode yang sama.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan: "8 kepala daerah yang dicokok berasal dari partai yang berbeda-beda. Artinya aparat penegak hukum tidak pandang bulu. Tidak ada perlindungan dan keistimewaan".
Harapan Pemerintah kedepannya adalah membenahi Sistem, bukan hanya operasi tangkap tangan saja.
Pemerintah merespons dengan 3 langkah strategis:
Evaluasi Biaya Politik, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung mahalnya biaya politik sebagai pemicu masalah ini "Apakah mungkin biaya politik terlalu mahal? Perlu evaluasi menyeluruh agar kepala daerah tidak mencari jalan pintas".
Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini, Kemendagri, KPK, dan Kemendikdasmen untuk meluncurkan panduan pendidikan antikorupsi untuk PAUD-SD. Selain itu Pemda diminta untuk terbitkan Perda turunan dan lapor ke platform KPK.
Penguatan Pengawasan :
Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut ini bagian Asta Cita Presiden Prabowo Reformasi hukum dan pemberantasan korupsi : "Kepala daerah adalah pengabdian, bukan untuk tujuan mata pencarian. Harus menguasai dan mengendalikan birokrasi".
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu juga berpesan: "Masyarakat harus lebih cerdas. Pilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak, bukan karena diberi atau bersifat pragmatis" katanya.
Masyarakat mengharapkan agar diterapkan Transparansi yang lebih jelas dan Efek Jera.
Publik menuntut 3 hal utama agar kasus tidak berulang :
Transparansi Anggaran Proyek APBD dipublikasikan secara real time, sehingga Masyarakat bisa mengawasi lewat e-budgeting, diberlakukan Sanksi yang Tegas dan Pemiskinan : Aset hasil korupsi disita dan dikembalikan untuk pembangunan daerah, Reformasi Rekrutmen : Stop politik uang. Parpol diminta menyeleksi kader yang bersih, bukan yang "kuat modal".
Dengan IPK turun ke skor 34 dari 100 pada 2025, masyarakat menilai OTT saja tidak cukup, harus ada pencegahan sistemik mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan DPRD.
Gelombang OTT 2025-2026 adalah cermin bahwa pengawasan di daerah masih lemah. Pemerintah sudah bergerak, dan KPK juga sudah bekerja, kini giliran masyarakat. Karena pada akhirnya, pemimpin daerah yang baik dan jujur lahir dari pemilih yang cerdas. Menurut Mendagri Tito Karnavian maraknya OTT KPK adalah dampak dari Pilkada Langsung, hal ini terjadi karena adanya akar masalah seperti : Sistem rekrutmen Pilkada yang memiliki biaya politik yang tinggi dan mahal plus adanya moral hazard.
Maka diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem Pilkada saat ini.
Untuk mencegah tidak selalu terulang , Tito melempar 2 ide usulan saat Raker dengan Komisi II DPR, 11 Juni 2026 : Kepala daerah diberi dukungan dana operasional tambahan agar tidak "ke mana-mana". Tapi Tito juga mempertanyakan: "Tapi apakah bisa menjamin?", Atau diberikan bonus/Insentif kepada setiap Kepala Daerah yang berhasil menaikkan PAD.
"Kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka sebagai kepala daerah akan makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat, tidak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif" ujarnya.
Tujuan insentif ini: memacu kreativitas dan mengurangi godaan korupsi.
Tito meminta kepala daerah yang terjaring OTT untuk mengikuti proses hukum karena itu tanggung jawab masing-masing. (Drianto Martono).