INT'L NASIONAL DAERAH HUKUM POLITIK EDITORIAL SEKILAS INFO PENDIDIKAN EEKONOMI RAGAM JABODET KESEHATAN OLAHRAGA REDAKSI MARKET
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

23/06/22

HOME » » Hindari Naker Ilegal, Anggota DPR Hasnah Syam Gandeng BP2MI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja LN dan Pelindungan PMI

Hindari Naker Ilegal, Anggota DPR Hasnah Syam Gandeng BP2MI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja LN dan Pelindungan PMI

Komentar

BARRU (wartamerdeka.info) - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, drg. Hj. Hasnah Syam, MARS., bekerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menggelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Pelindungan Menyeluruh kepada  Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP, di Baruga Singkerru Adae, Rujab Bupati Barru, Kamis (23/6/2022).

Dalam sambutannya, Hasnah Syam menerangkan bahwa Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan terkait Pelindungan Pekerja yang akan bekerja di luar negeri.

Mantan Kadis Kesehatan Barru ini mengungkapkan bahwa, maraknya ekstradisi atau pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang terus terjadi beberapa tahun belakangan ini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.

"Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk perhatian kami di Komisi IX DPR RI, agar kedepannya, tidak ada lagi tenaga kerja kita yang keluar negeri secara ilegal," ungkapnya.

Dirinya berharap tenaga kerja yang akan keluar negeri memahami regulasi dan dapat perlindungan lebih. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Perwakilan BP2MI Agus Bustami, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Barru Andi Djalil Mappiare, Anggota DPRD Barru Rusdi Cara, Masyarakat perwakilan desa dan kelurahan  Kecamatan Barru dan Tanete Rilau, Anggota PKK, Perwakilan Pemuda dan Tokoh Masyarakat.



(Ahkam/Syam)

0 Reviews:

Posting Komentar

Populer Bulan Ini