JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dokumen Kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Salah satunya adalah akta kematian yang menjadi persyaratan yang penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya.
Bagi pemerintah, akta kematian itu penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapannya.
Akta kematian merupakan dokumen dalam pembuktian administrasi bahwasanya seseorang telah dinyatakan meninggal dunia.
Lalu bagaimana dengan bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia?
Seperti dialami seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, sempat hidup beberapa waktu kemudian bayinya meninggal dunia. Apakah bayinya perlu dibuat akta kelahiran atau cukup dibuatkan keterangan kematian?
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menjelaskan, kalau seorang bayi pernah.lahir lalu hidup beberapa waktu, maka kalau meninggal dunia harus dibuatkan akta kematian.
"Karena pernah menjalani proses hidup kemudian meninggal dunia," ujar Dirjen Zudan lewat akun TikToknya, @zudanariffakrulloh, Sabtu (24/9/2022).
Proses pembuatan akta kematiannya, jelas Prof. Zudan, biasa seperti seseorang yang pernah hidup. Ini bukan yang masuk kategori lahir mati.
"Jadi, proses pembuatan akta kematian seperti biasa," imbuhnya.
Dalam kesempatan lain, Dirjen Zudan juga mengajak masyarakat untuk membuat akta kematian apabila ada keluarga yang meninggal.
“Segera, apabila ada keluarga kita yang meninggal dunia diurus akte kematiannya, karena mudah, cepat, dan gratis,” katanya.
Pengurusan akta kematian sangat penting bagi almarhum maupun ahli waris.
"Selain untuk syarat pencairan asuransi dan mengurus penetapan ahli waris, pembuatan akta kematian juga dapat mencegah penyalahgunaan data almarhum, dan juga dapat membantu memastikan keakuratan data kependudukan," kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (A)