Oleh : W. Masykar
"Benarkah Lamongan Dalam Kondisi "Sakit" ?"
Dan hingar bingar memasuki masa pelaksanaan pilkada serentak 2024, yang sudah dijadwal KPU pada 27 November 2024 mendatang mulai terasa paska berakhirnya Pemilu (Pileg/Pilpres) 2024-2025.
Sejumlah besar daerah tengah memperbincangkan kandidat kepala daerahnya (gubernur - Bupati/Walikota) masing masing, termasuk di kabupaten Lamongan. Bahkan beberapa partai politik sudah blak blakan berbincang soal pilkada dan kandidat yang bakal maju dalam perhelatan itu. 
Jumlah total daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, ada 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ini menandai momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin (lokal) mereka.
Di Lamongan, misalnya meski sampai hari ini belum muncul kandidat yang bakal turut meramaikan bursa pilkada untuk bertarung dengan kandidat incumbent (Bupati Yes) yang diprediksi sangat berpeluang akan kembali ikut bertarung di pilkada 2024, namun bukan berarti tidak ada.
Kandidat bisa saja akan bermunculan dalam waktu dekat ini. Baik dari kader parpol maupun non kader yang saat ini masih melakukan komunikasi dan pendekatan politik ke parpol parpol, yang bukan tidak mungkin akan muncul dan membuat publik kaget.
PPP misalnya, yang sudah mulai menghangatkan suhu politik jelang pilkada, melalui Ketuanya M. Zainul Arifin mengungkapkan, pihaknya tidak mau lagi hanya sebagai penggembira, dan 'mendorong mobil mogok', tapi akan terlibat langsung dalam menyiapkan sosok calon kepala daerah yang pas dan diinginkan oleh masyarakat Lamongan.
Mengutip dari surabayapagi.com, "PPP tidak main main dalam memberikan rekomendasi calon bupati ke depan, agar Lamongan bisa keluar dari kondisi 'sakit' ini," Rabu (20/3/2024).
PPP Lamongan tidak mempersoalkan latar belakang tokoh yang bakal maju dalam kontestasi pilkada, yang terpenting mereka benar-benar ingin mengabdikan diri untuk membangun daerahnya, bukan membangun koneksi untuk mempertebal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Tidak hanya PPP, Partai PKB yang tahun ini menjadi pemenang dengan perolen kursi terbanyak di kabupaten Lamongan juga sudah beberapakali memperbincangkan soal pemimpin Lamongan ke depan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Lamongan, Mustakim, sebut pihaknya tidak menutup komunikasi bersama Partai Politik (parpol) lainnya, terkait mempersiapkan kandidat pemimpin Lamongan ke depan.
PKB akan terus menjalin komunikasi politik dengan partai lain untuk memenangkan Pilkada Lamongan yang akan datang. Artinya, kran komunikasi politik bagi PKB mulai dibuka selebar lebarnya, meski partai berlambang bintang sembilan ini, bisa saja mencalonkan kadernya tanpa koalisi dengan partai lain.
Apalagi, PKB Lamongan memiliki cukup stock kader untuk maju di bursa pilkada tahun ini, sebut saja, misalnya Abdul Ghofur, ketua PKB Lamongan dan ketua DPRD saat ini. Ada juga mantan Wabup Kartika Hidayati.
Nah, bagaimana dengan kans Bupati Yuhronur Efendi, jika saja kembali maju dalam pertarungan memperebutkan kursi orang nomor satu di Lamongan?
Adakah indikator kuat yang bisa dijadikan argumen untuk menguatkan peluang Bupati incumbent kembali maju di pilkada serentak ini?
Misalnya, kalau mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023, dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (20/3/2024).
Dalam Laporan tersebut, Bupati mengungkapkan, melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif, memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah yang melampaui target. Laporan tersebut, belumlah bisa dijadikan indikator Lamongan akan sembuh dari Sakit. Bahkan, terlalu absurd jika itu dijadikan barometer keberhasilan.
Atmaja (2018:51) sebut, “Kepuasan Mayarakat merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan (produk) atau layanan jasa dengan harapan”.
Sementara, Indeks epuasan Masyarakat (IKM) menurut KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Pada tulisan yang pertama, penulis sebut ada sejumlah persoalan yang mau tidak mau akan menjadi beban sosial politik bagi bupati Yes, beberapa persoalan tersebut akan dipaparkan dalam tulisan berikutnya, adanya bias komitmen yang secara sadar atau tidak ditengarai melahirkan apa yang disebut sebagai
mempertebal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Bersambung) *penulis adalah Pimred wartamerdeka.info
