Mengawal Pilkada Lamongan (2) Pro Kontra Surat Rekomendasi DPP PAN

 

Oleh : W. Masykar

Yang jelas, setelah tulisan pertama kemarin banyak yang WA ke saya bahwa surat rekomendasi dari DPP PAN itu, bukanlah surat rekomendasi sesungguhnya. Kalau surat rekomendasi yang benar di tandatangani Ketua Umum dan Sekjen, bagi saya apakah surat rekomendasi itu, valid atau tidak. Bahkan sah atau tidak, bukan wilayah saya - pastinya konfirmasi ke yang bersangkutan sudah dan dijawab benar.

Disini saya lantas memilih diksi "cerdas" dan tidak sekedar "berani". Kalaupun toh, mekanisme pemberian surat rekomendasi tersebut benar, artinya DPP PAN " Cerdas" karena mendahului partai partai lain, yang selama ini baru sebatas surat tugas. Sebaliknya, jika surat rekomendasi itu menurut mekanisme partai salah, juga "cerdas" karena jajaran petinggi partai PAN telah berani melangkah melampaui kewenangannya.

Pada konteks ini, saya tidak dalam rangka memberi dukungan ke balon tertentu. Sebagai jurnalis (penulis) jiwa saya terdorong untuk merespon sesuatu yang oleh banyak pihak sebagai kejutan.

Tapi pembaca merespon lain, terjadi polarisasi. Pendukung incumbent mencibir tulisan saya, sementara, yang kontra salut dan menganggap tulisan saya - tidak sekadar joss tapi bahkan melebihi jos. Keduanya, bagi saya biasa saja. 

Karena bisa jadi maksud dari tulisan saya belum banyak dipahami, sehingga lebih mengedepankan sinyal emosi bahwa tulisan yang pertama kemarin ingin pamer ke balon bupati dan wakil bupati pada pilkada Lamongan 2024, yang belum mendapat surat rekomendasi dari partai pengusung. (Bersambung)