Polemik Beasiswa PIP Jalur Aspirasi, Kadis Dikbud Barru Angkat Bicara

Barru, wartamerdeka.info, - Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Andi Adnan Azis, S.STP., M.Si., akhirnya angkat bicara terkait polemik penyaluran Bea Siswa Program Indonesia Pintar (PIP) di beberapa sekolah wilayah kabupaten Barru lewat Jalur Aspirasi Anggota DPR RI. 

Andi Adnan mengakui, beasiswa PIP itu sangat bagus. karena memang membantu para anak didik yang membutuhkan biaya pendidikan.  Namun perlu kejelasan terkait prosudure penyalurannya sehingga tidak bersoal dikemudian hari. 

"Beasiswa PIP aspirasi yang dilaksanakan salah satu anggota dewan itu terdapat kejanggalan, sehingga kami butuh penjelasan", ujar Adnan kepada Awak Media usai gelar maulid nabi Muhammad SAW di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Jumat (27/9/24).

Menurut Mantan Kadis Perhubungan Barru itu, penyerahan Beasiswa PIP yang dilaksanakan ini belum pernah ada komunikasi ke Dinas. Mereka  langsung mengunjungi  sekolah untuk menyampaikan dengan mengumpulkan orang tua untuk melakukan pertemuan, sehingga saya tidak merespon hal itu karena kami butuh penjelasan.

“Apalagi daftar penerima beasiswa PIP itu banyak dari kalangan orang-orang mampu. Sehingga kami takutkan tidak tepat sasaran.” jelasnya.

Lebih jauh Adnan jelaskan, Karena Beasiswa PIP yang kami kenal diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Jadi kami membutuhkan komunikasi dari pihak bersangkutan agar tidak terjadi mis komunikasi. 

“Kasihan kepala sekolah, mereka tidak tau apa-apa. Takutnya mereka jadi korban jika nantinya terjadi kesalahan dalam penyaluran Beasiswa PIP akibat persetujuan penandatanganan surat aktifasi siswa", tandas  Kadis Pendidikan Barru.

Seperti diketahui,  Pemberian Beasiswa PIP kepada Ribuan Siswa SD, SMP dan SLTA se kabupaten Barru oleh Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad Aras, S. Pd. MM belum bisa dicairkan oleh calon penerima karena terkendala rekomendasi aktifasi dari Kepala Sekolah. 

Para kepala Sekolah tidak berani mengeluarkan rekomendasi pencairan dengan berbagai alasan sehingga hal ini menjadi polemik dimasyarakat. (syam)