Tuban, wartamerdeka.info, - Keputusan Menteri Desa yang mewajibkan pemanfaatan 20% Dana Desa untuk memperkuat ketahanan pangan harus berdampak dan terukur.
Swasembada pangan adalah salah satu strategi Presiden Prabowo dalam memperkuat system pertahanan nasional dan kemandirian bangsa sebagaimana dicantumkan dalam Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.
"Di tegaskan dalam asta cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada di sektor pangan", ungkap Penasihat Menteri Desa dan PDT, Prof. Zainuddin Maliki di depan peserta FGD di Balai Desa Riyung, Senori Kab. Tuban, (Senin 25/12/2025).
Dalam FGD bertema Peran Bumdes dalam mendukung program Ketahanan pangan, Anggota DPR RI 2019-2024 ini menegaskan bahwa swasembada pangan erat kaitannya dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa.
Begitu strategis posisi swasembada pangan, oleh karena itu Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan agar 20% Dana Desa benar-benar digunakan untuk mendukung swasembada pangan.
Di depan Kepala Desa, Bumdes, pendamping desa, tokoh pemuda dan masyarakat peserta FGD Prof. Zainuddin yang juga Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit Kementerian Desa itu menegaskan perlunya memperhatikan tiga pilar utama ketahanan pangan desa.
Pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Berikutnya akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi dan kelembagaan ekonomi desa. Keberlanjutan sistem pangan desa juga sangat penting. 
Dalam hal ini sangat dibutuhkan inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat. Masalahnya ketika turun ke sawah sebelum FGD dimulai, Zainuddin sempat berbincang dengan petani bahwa sawahnya menghasilkan gabah 4 hingga 5 ton per hektar. "Di Karawang ada praktik inovasi yang berhasil menaikkan menjadi 7 hingga 8 ton perhektar", ungkapnya.
Zainuddin juga melihat sendiri jaringan kawat guna mengalirkan listrik di pematang sawah, sebuah cara membasmi hama tikus yang tentu penuh resiko. Padahal sudah ditemukan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan lubang tikus sehingga memudahkan memberantas hama tikus dengan risiko rendah.
"Intinya dalam mendukung program swasembada pangan sangat dibutuhkan inovasi," ungkapnya.
Lebih jauh untuk memastikan penggunaan dana desa berdampak positif, hendaknya Pemerintah Desa menerapkan strategi octahelix. Optimalkan fungsi Bumdes dan Kopdes. Libatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga keuangan, komunitas sosial, bahkan juga TNI dan Polri.
"TNI dan Polri yang memiliki Gugus Tugas Ketahanan Pangan bisa membantu memberikan pendampingan lapangan, pengamanan distribusi, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan disiplin dan partisipasi masyarakat," tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, optimis 20% Dana Desa akan berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional dari akar rumput.
Dan yang tidak kalah penting diperhatikan, pengelolaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada serapan anggaran. "Ia harus berdampak pada produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga desa", pungkasnya.(wm/red)