Perisai Hukum bagi Independensi Advokat

Oleh: Dr. Muhd. Nafan, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum DPP HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia)

Dunia penegakan hukum di Indonesia baru saja melewati fase krusial dalam upaya melindungi hak konstitusional para pembela keadilan. Keberadaan Pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa "secara tidak langsung", selama ini menjadi momok yang menghantui setiap langkah profesional advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan.

Ketidakjelasan batasan mengenai apa yang disebut sebagai tindakan merintangi penyidikan secara tidak langsung telah menciptakan ruang subjektivitas yang luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini menempatkan advokat pada posisi rentan, di mana upaya hukum prosedural atau sekadar konferensi pers untuk menjelaskan duduk perkara klien bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai bentuk obstruction of justice.

Subjektivitas penafsiran ini bukan sekadar kekhawatiran akademik, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip negara hukum. Ketika seorang advokat melakukan kontrol sosial atau menyuarakan opini hukum melalui media massa, diskusi, hingga konferensi pers, mereka sebenarnya sedang menjalankan mandat profesi yang dijamin undang-undang. 

Namun, tanpa adanya batasan yang tegas, suara-suara kritis ini sering kali dianggap "mengganggu" proses penyidikan oleh aparat. Kegelisahan inilah yang mendorong Hermawanto, seorang advokat, mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 21 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 demi tegaknya kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menjamin Independensi Profesi

Argumentasi utama dalam perjuangan hukum ini adalah bahwa kemandirian advokat merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang adil (fair trial). Sebagaimana dinukil dari laman resmi Humas MKRI, frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dinilai melanggar hak atas rasa aman dalam berekspresi. 

Jika batasan perbuatan tidak pasti, maka setiap tindakan advokat yang berupaya menjaga keseimbangan hak klien bisa dikriminalisasi secara represif. Penghapusan frasa ini oleh Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan jaminan bahwa seorang pembela tidak dapat dipidana hanya karena penilaian subjektif penyidik yang merasa proses hukumnya terpengaruh oleh opini atau langkah hukum yang dilakukan secara sah.

Dengan hilangnya frasa "tidak langsung", parameter perintangan proses hukum kini kembali pada prinsip lex certa—norma hukum yang terang benderang. Disitat dari risalah persidangan MK, tindakan merintangi penyidikan kini harus dibuktikan melalui perbuatan fisik yang konkret, bukan sekadar pengaruh psikologis atau opini publik yang timbul akibat kerja-kerja profesional advokat. 

Hal ini sangat krusial bagi ekosistem pemberantasan korupsi itu sendiri; sebab, tanpa advokat yang independen dan berani, proses hukum hanya akan menjadi panggung kekuasaan yang sepihak. Independensi advokat justru berfungsi sebagai katup pengaman agar penegakan hukum tetap berjalan di atas rel prosedur yang benar.

Memperkuat Partisipasi Publik

Lebih jauh, putusan ini memberikan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Advokat sering kali menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan dalam proses penyidikan korupsi. Jika pasal perintangan keadilan tetap dibiarkan bersifat "elastis", maka partisipasi publik melalui seminar, demonstrasi, maupun konferensi pers akan layu sebelum berkembang. 

Penegasan MK bahwa frasa tersebut bertentangan dengan konstitusi memberikan sinyal kuat bahwa negara melindungi setiap orang yang bersuara demi keadilan, tanpa perlu takut dijerat dengan pasal-pasal karet yang represif.

Pada akhirnya, putusan ini bukan sekadar kemenangan bagi profesi advokat, melainkan kemenangan bagi kedaulatan hukum Indonesia. Kita harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi yang efektif tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang adil. 

Sebagai solusi konstruktif ke depan, penegak hukum harus mulai menyusun pedoman teknis yang lebih ketat dalam menerapkan delik obstruction of justice, dengan menghormati imunitas advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. 

Dengan demikian, penguatan peran advokat melalui putusan MK ini diharapkan mampu menciptakan iklim penegakan hukum yang lebih sehat, di mana kebenaran dicari melalui dialektika hukum yang setara, bukan melalui intimidasi pasal yang multitafsir.