MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (13/3/2026
Acara tersebut dihadiri Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. didampingi Kadis Dukcapil, Kadis Kominfo-SP dan Kabag Perekonomian Setda Barru dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap penguatan sistem data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat integrasi data statistik, termasuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data antara pemerintah daerah dan BPS.
Menurut Gubernur, penguatan data menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sensus ekonomi memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi pelaku usaha secara lebih detail, mulai dari jenis usaha, kebutuhan hingga potensi yang dimiliki.
Melalui sensus ekonomi, pemerintah juga dapat memetakan dan mengkluster kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih akurat, termasuk pengembangan komoditas unggulan daerah seperti rumput laut di beberapa wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa , peran Sulsel sebagai lumbung pangan nasional sangat strategis sehingga membutuhkan dukungan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
BPS juga terus memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga Januari 2026 telah mencakup lebih dari 289 juta data individu dan 95 juta data keluarga, yang dimutakhirkan melalui integrasi data administrasi, survei, dan verifikasi lapangan.
Ke depan, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk memetakan perubahan struktur ekonomi, perkembangan ekonomi digital, serta berbagai aktivitas ekonomi baru sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. (Syamsu)