 |
| Kathy Fain dari Longview, Texas, menyanyikan Lagu Kebangsaan selama 'Redemice 250', sebuah acara doa pada 17 Mei [Julia Demaree Nikhinson/AP Photo] |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Trump mengadakan aksi doa untuk mendedikasikan kembali Amerika Serikat (AS) sebagai Satu Bangsa di Bawah Tuhan menuai kritik mengecam acara tersebut sebagai pengaburan pemisahan gereja dan negara yang diamanatkan Konstitusi AS.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelenggarakan acara doa selama sembilan jam di National Mall di Washington, DC, sebagai bagian dari upaya untuk memperingati ulang tahun ke-250 negara tersebut.
Acara yang digelar pada Minggu itu disebut “Rededicate 250: A National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving”, berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 6 sore waktu AS bagian Timur (13:00 hingga 22:00 GMT).
Penyelenggara acara tersebut menjelaskan, mereka bertujuan untuk menandai dedikasi kembali negara AS sebagai Satu Bangsa kepada Tuhan.
Acara tersebut menampilkan para penampil, pendeta, dan pemimpin hak-hak sipil, serta sekutu Republik Trump, di antaranya Senator Tim Scott dari Carolina Selatan.
“Hak-hak kita bukan berasal dari pemerintah. Hak kita berasal dari Tuhan, Raja segala raja.” kata Scott kepada hadirin.
Anggota pemerintahan Trump, termasuk presiden sendiri, juga merekam pesan video yang disiarkan dari panggung.
Video Trump menunjukkan dirinya duduk di belakang Meja Resolute di Gedung Putih, membacakan pidato dari Kitab Tawarikh yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo, menjanjikan perlindungan kepada para pengikutnya dan kehancuran bagi mereka yang meninggalkannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggunakan videonya untuk menggambarkan AS sebagai negara yang secara unik dibentuk oleh “gagasan Kristen”.
“Sebelum Barat Kristen, sebagian besar masyarakat – dan peradaban, dalam hal ini – berpikir dalam siklus yang stagnan: banjir Sungai Nil, kembalinya hujan, siklus panen. Sejarah bagi mereka adalah roda yang menuju ke tempat yang tidak ada tujuan,” kata Rubio. (Sumber: Al Jazeera)