 |
| Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, berbicara dengan media saat tiba untuk pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia pada 11 Mei 2026 [Marius Burgelman/AP] |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Uni Eropa telah setuju untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel dan tokoh-tokoh terkemuka Hamas. Kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu ini tercapai setelah pemerintah baru Hongaria mencabut hak veto negara tersebut.
Konsensus tercapai mengenai paket sanksi pada pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota pada Senin. Langkah-langkah yang menargetkan pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah lama ditunggu-tunggu, setelah diblokir oleh pemerintah Hongaria yang menyebut dirinya tidak liberal di bawah mantan perdana menteri Viktor Orban.
Paket tersebut menargetkan tiga pemukim Israel dan empat organisasi pemukim. Namun, identitas mereka belum diungkapkan secara publik.
“Sudah saatnya kita beralih dari kebuntuan ke implementasi. Ekstremisme dan kekerasan membawa konsekuensi,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam sebuah unggahan media sosial setelah kesepakatan tersebut.
Seperti diketahui, mantan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, telah memblokir sanksi tersebut selama berbulan-bulan. Namun, pengangkatan PM baru, Peter Magyar, pada hari Sabtu mencabut hak vetonya.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyambut baik perubahan sikap tersebut dengan mengatakan bahwa Uni Eropa memberikan sanksi kepada organisasi-organisasi utama Israel yang bersalah karena mendukung kolonisasi ekstremis dan kekerasan di Tepi Barat.
"Tindakan-tindakan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi ini harus segera dihentikan," tulisnya di media sosial.
Sementarr Israel dengan cepat mengutuk tindakan tersebut, dengan menegaskan posisinya bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk menetap di Tepi Barat yang diduduki, meskipun hal ini melanggar hukum internasional.
“Uni Eropa telah memilih, secara sewenang-wenang dan politis, untuk menjatuhkan sanksi kepada warga negara dan entitas Israel karena pandangan politik mereka dan tanpa dasar apa pun,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar di media sosial.
Menurutnya, Israel telah, sedang, dan akan terus membela hak orang Yahudi untuk menetap di jantung tanah air mereka. Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengecam Uni Eropa sebagai “anti-Semit”.
“Mengharapkan persatuan anti-Semit untuk membuat keputusan moral sama seperti mengharapkan matahari terbit di barat. Sementara musuh-musuh kita melakukan serangan dan membunuh orang Yahudi, Uni Eropa mencoba untuk mengikat tangan mereka yang membela diri,” kata Ben Gvir dalam sebuah unggahan di media sosial.
“Proyek pemukiman tidak akan terhalang. Kami akan terus membangun, menanam, membela, dan menetap di seluruh tanah Israel.” katanya. (sumber: Al Jazeera)