JAKARTA -
![]() |
| Protes pada Senin (1/6/26) terjadi dua hari setelah Pengadilan Tinggi Kenya menangguhkan pendirian fasilitas tersebut dan kedatangan pasien asing mana pun. (Andrew Kasuku/AP Photo) |
Ratusan anak muda di kota Nanyuki di Kenya tengah berunjuk rasa menentang rencana pembangunan pusat karantina Ebola untuk warga negara Amerika Serikat yang terpapar virus di Pangkalan Udara Laikipia di dekatnya.
Protes pada Senin terjadi dua hari setelah Pengadilan Tinggi Kenya menangguhkan pendirian fasilitas tersebut dan kedatangan pasien asing, sambil menunggu kasus yang diajukan oleh Asosiasi Pengacara Kenya dan lembaga pengawas konstitusi.
Kedua organisasi tersebut berpendapat bahwa sistem kesehatan Kenya yang rapuh berarti pasien Ebola asing tidak boleh dikarantina di negara tersebut.
Para pejabat AS mengatakan pada Kamis lalu bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengirim warga Amerika yang terpapar Ebola saat berada di luar negeri ke fasilitas baru di Kenya, alih-alih menerbangkan mereka kembali ke AS. Para pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan fasilitas tersebut akan berada di Pangkalan Udara Laikipia dan akan beroperasi dengan 50 tempat tidur karantina pada Jumat lalu.
![]() |
| Seorang petugas polisi memadamkan barikade yang terbakar di Nanyuki, Kenya. (Andrew Kasuku/AP Photo) |
"Pemerintah AS bermaksud untuk mengalokasikan $13,5 juta untuk upaya kesiapan Kenya menghadapi Ebola," kata Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, dalam sebuah pernyataan.
Para pemimpin lokal, termasuk Gubernur Laikipia Joshua Irungu, mengatakan kepada wartawan bahwa mereka menentang pendirian pusat karantina Ebola.
“Ini akan membuat warga kami terpapar Ebola,” katanya, dengan menambahkan bahwa banyak warga lokal bekerja di dalam pangkalan udara dan dapat terpapar.
Kenya belum mencatat kasus Ebola apa pun, tetapi negara tetangga Uganda telah melaporkan sembilan kasus dan menutup perbatasannya dengan Republik Demokratik Kongo (DRC).
Setidaknya 263 kasus virus Bundibugyo yang dikonfirmasi, strain langka Ebola yang belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui, telah dilaporkan di DRC, menurut angka resmi. (sumber: Al Jazeera)

