![]() |
| Tangkapan layar video X Al Jazeera |
JAKARTA - Iran menuduh Amerika Serikat mencoba memaksa membuka rute baru melalui Selat Hormuz, melewati otoritas Iran, sebuah langkah yang melanggar kesepakatan perdamaian kedua negara dan menyebabkan meningkatnya ketegangan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh media Iran pada hari Sabtu, Nota Kesepahaman (MoU) AS-Iran yang ditandatangani pada bulan Juni memberi Teheran hak untuk menetapkan rute transit dan mekanisme untuk jalur air strategis tersebut.
Araghchi mengatakan, Washington seharusnya berkonsultasi dengan Teheran mengenai rute baru apa pun, yang kedua pihak telah sepakat membuka jalur komunikasi langsung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Pernyataan Araghchi muncul di tengah beberapa tanda de-eskalasi antara AS dan Iran, setelah serangan selama berminggu-minggu yang saling merugikan kepentingan masing-masing hampir menghancurkan kesepakatan sementara kedua belah pihak.
Resul Serdar dari Al Jazeera, melaporkan dari Teheran, tidak ada serangan langsung oleh AS terhadap kota-kota besar Iran semalam, sebuah perubahan yang hampir dua minggu berturut-turut AS menyerang di malam hari.
"Iran mengalami malam yang damai," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, dalam sebuah unggahan di X.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tampaknya melunakkan ancaman sebelumnya melakukan serangan besar-besaran baru terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa hal itu mungkin tidak lagi diperlukan.
“Mereka, para pejabat Iran, sedang berbicara dengan kami sekarang. Mereka ingin sekali membuat kesepakatan. Saya rasa mereka belum siap, tetapi saya bersedia mendengarkan,” kata Trump pada Jumat malam.
Para pejabat Iran telah mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa AS dan Iran sedang bertukar pesan.
“Ada proposal yang disampaikan oleh para mediator, dan Teheran masih meninjaunya,” kata Serdar.
Namun, ia mengatakan belum banyak kemajuan, dengan alasan perbedaan mendasar dalam posisi mereka dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pengendalian atas Selat Hormuz telah menjadi titik perselisihan utama antara AS dan Iran.
Iran mengklaim memiliki hak untuk mengawasi jalur melalui selat tersebut berdasarkan MoU, menyerukan kapal-kapal untuk berkoordinasi dengan otoritasnya dan menggunakan rute yang telah ditentukan. Sementara AS membantah interpretasi ini dan telah berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak mengendalikan selat tersebut.
Dengan pasukan, Iran menyerang kapal-kapal yang dituduh melanggar kesepakatan AS di selat tersebut, militer AS telah memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pada hari Jumat, juru bicara Komando Pusat AS, Tim Hawkins, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS telah melumpuhkan sebuah kapal tanker yang berulang kali mencoba menerobos blokade AS dan mengabaikan peringatan AS.
Pada hari Kamis, militer AS mengklaim telah mengalihkan total 12 kapal dan melumpuhkan satu kapal lainnya sejak memulai kembali blokade pada 14 Juli.
Mantan Atase Pertahanan Austria, Wolfgang Pusztai, mengatakan AS menggunakan semua bentuk strategi terhadap Iran, termasuk diplomasi, tekanan ekonomi melalui blokade, dan aksi militer.
“Ketiganya dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan strategis Amerika Serikat. Ini berarti, pertama dan terutama, saat ini pembukaan Selat Hormuz,” kata Pusztai kepada Al Jazeera.
“Ada semacam pendekatan panas dan dingin untuk memfasilitasi keinginan, hasrat Iran untuk mengakhiri seluruh perang. Jadi, suatu malam mereka dibombardir, malam berikutnya tidak dibombardir.” katanya.
Di tempat terpisah, sekutu Houthi Iran di Yaman juga ikut campur dalam konflik tersebut, mengganggu lalu lintas di jalur pelayaran vital lainnya, yaitu Selat Bab al-Mandeb.
Komando Pasukan Gabungan Koalisi pimpinan Saudi pada hari Jumat mengklaim serangan terhadap kota Hodeidah yang dikuasai Houthi di Yaman, dengan mengatakan semua target yang dibom terkait dengan ancaman terhadap pelayaran komersial di Laut Merah.
Pada hari Sabtu, Pertahanan Sipil Arab Saudi mengatakan sirene berbunyi beberapa kali di provinsi Yanbu dan Jizan di negara itu, yang menampung fasilitas minyak penting di Laut Merah. Juru bicara Houthi, Yahya Saree, mengklaim kelompok tersebut melakukan serangan terhadap fasilitas yang terkait dengan perusahaan minyak negara Saudi, Aramco, di daerah tersebut.
Pertahanan sipil Saudi mengatakan sirene tersebut berbunyi karena potensi bahaya yang kemudian dihilangkan, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
