MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, yang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari pada Pembukaan Ekspose Manajemen Talenta Wilayah Sulawesi Selatan Tahap II Tahun 2026 di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (25/8/2026).
Kegiatan dibuka langsung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, para bupati/wali kota atau yang mewakili, serta kepala BKPSDM se-Sulawesi Selatan.
Ekspose tahap II ini menjadi bagian dari percepatan penerapan manajemen talenta di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahap sebelumnya, tercatat 11 instansi berada pada tahap 2 untuk melakukan ekspose, sembilan instansi pada tahap 1 telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Manajemen Talenta, dan lima instansi telah melakukan pengisian jabatan melalui mekanisme manajemen talenta.
Kabupaten Barru menjadi salah satu dari sembilan daerah yang telah memperoleh SK Manajemen Talenta. Capaian ini menempatkan Barru dalam jajaran daerah yang telah lebih awal menjalankan sistem pengelolaan talenta ASN di Sulawesi Selatan.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mendorong Sulawesi Selatan menjadi contoh praktik terbaik (best practice) dalam penerapan manajemen talenta ASN.
Menurutnya, Sulsel berpeluang menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang seluruh pemerintah provinsi dan 24 kabupaten/kotanya menerapkan manajemen talenta.
Zudan menjelaskan, manajemen talenta merupakan bagian penting dari sistem merit untuk memastikan ASN terbaik ditempatkan sesuai kompetensi, potensi, dan kebutuhan organisasi.
Sistem tersebut katanta, sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk menemukan, mengembangkan, dan mengoptimalkan talenta ASN dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola kerja birokrasi melalui digitalisasi, inovasi, integritas, dan tata kelola yang semakin adaptif. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat manajemen risiko, baik risiko operasional, keuangan, administrasi maupun reputasi.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya agar penerapan manajemen talenta di Sulsel mencapai 100 persen.
“Sulawesi Selatan harus semuanya 100 persen manajemen talenta. Tidak terkecuali, tidak boleh ada pengecualian,” tegas Andi Sudirman.
Menurutnya, manajemen talenta memberikan ruang kepada ASN untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki. Kemampuan seorang ASN, kata dia, terkadang baru terlihat setelah diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab.
“Talenta itu kadang tidak terlihat. Kita baru tahu setelah diberikan kesempatan,” ujarnya.
Menanggapi penerapan manajemen talenta tersebut, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang berharap talent pool dapat segera diimplementasikan secara optimal. Menurutnya, keberadaan talent pool akan membantu pemerintah menentukan pejabat yang akan ditempatkan pada suatu jabatan secara lebih objektif, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Ya, mudah-mudahan talent pool ini bisa diimplementasikan sesegera mungkin, sehingga kita dalam menentukan pejabat yang mau ditempatkan itu tidak mengalami lagi kendala,” ujar Abustan usai kegiatan.
Ia menilai penerapan talent pool juga akan mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih lincah atau agile. Penempatan pejabat yang berbasis kompetensi dan data talenta diharapkan dapat meminimalkan dinamika serta potensi persoalan antarkandidat.
“Sehingga bisa menjadikan birokrasi yang lincah atau agile. Kemudian tidak ada riak-riak antara satu calon dengan yang lainnya,” pungkasnya.
Bagi Barru, penerapan manajemen talenta bukan sekadar pemenuhan sistem administrasi kepegawaian, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap ASN ditempatkan pada posisi yang tepat, sesuai kemampuan dan potensinya.
Dengan demikian, birokrasi diharapkan semakin profesional, objektif, dan mampu bergerak lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (syam)