Tujuh anggota OPEC+, termasuk Arab Saudi dan Rusia, akan meningkatkan produksi sebesar 188.000 barel per hari. // Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Pasukan Israel Halangi Aktivis Jangkau Warga yang Terkepung di Qusra

Tentara Israel berjaga di samping para pemukim di depan rumah-rumah warga Palestina yang mereka blokade di desa Qusra, sebelah selatan Nablus, di Tepi Barat yang diduduki, pada 12 Agustus 2026 (Nidal Eshtayeh/AP)

JAKARTA (wartamerdeka) - Sekitar 15 warga Palestina, termasuk dua anak-anak, telah terjebak di tiga rumah di Qusra selama hampir sepekan akibat pemukim yang memblokir akses ke wilayah tersebut. Sementara pasukan Israel telah mencegah aktivis Israel maupun asing untuk menjangkau keluarga Palestina yang rumahnya dikepung para pemukim selama hampir sepekan di Kota Qusra, tepi Barat yang diduduki, sebelah selatan Nablus.

Menurut kantor berita Palestina, Wafa, para aktivis tersebut berupaya mengantarkan makanan dan air ke tiga rumah di kawasan Ras al-Ain pada hari Jumat.

Wartawan Al Jazeera, Laith Jaar, melaporkan dari Qusra, bahwa pasukan Israel mendatangkan bala bantuan dan menghentikan anggota kelompok Israel "Peace Now" untuk menjangkau keluarga-keluarga Palestina setelah menetapkan wilayah itu sebagai zona militer tertutup.

Wali Kota Qusra, Abdel Azim Wadi, mengatakan kepada Wafa bahwa pasukan Israel juga memaksa aktivis asal Italia untuk pergi, yang sebelumnya sempat berhasil mencapai rumah-rumah tersebut di awal pekan lalu. 

Terputus Akses Kebutuhan Pokok

Para pemukim mulai mengepung rumah-rumah tersebut awal pekan ini, mereka memblokir jalan dengan batu, mendirikan tenda di dekat lokasi serta menghalangi warga untuk keluar-masuk secara bebas dan pasokan air dan listrik ke rumah-rumah tersebut juga telah diputus.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 15 warga Palestina, termasuk dua anak-anak, tinggal di ketiga rumah tersebut kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

PBB menyatakan bahwa mereka "terjebak di rumah dalam keadaan ketakutan, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, serta tidak memiliki akses air maupun listrik.

Pasukan Israel memasuki kawasan tersebut sehari sebelumnya dan memerintahkan keluarga-keluarga itu untuk meninggalkan rumah mereka sementara waktu. Para warga menolak untuk pergi dan justru berkumpul di salah satu dari ketiga rumah tersebut karena khawatir rumah mereka akan diambil alih jika ditinggalkan.

Jaar melaporkan bahwa pada hari Jumat, para pemukim kembali mencoba mendirikan tenda dan membangun pos di dekat rumah-rumah tersebut sebelum akhirnya dibongkar oleh pasukan Israel.

Qusra telah menjadi titik rawan kekerasan oleh pemukim di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, awal tahun ini. PBB menyatakan telah mencatat lebih banyak serangan kepada pemukim di wilayah tersebut dibandingkan dengan komunitas lain mana pun di Tepi Barat yang diduduki.

Langkah Katz Memicu Penegakan Hukum

Perkembangan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan persiapan untuk mengalihkan tanggung jawab penegakan hukum sipil yang melibatkan para pemukim di Tepi Barat yang diduduki, dari militer ke kepolisian Israel.

Pakar ilmu politik, Ibrahim Rabaia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa langkah yang diusulkan tersebut tampaknya didorong oleh pertimbangan politik, seraya mempertanyakan sejauh mana langkah itu dapat diterapkan.

Ia menyatakan bahwa berdasarkan sistem yang berlaku saat ini, militer tetap memegang tanggung jawab atas Tepi Barat yang diduduki, sementara koordinasi antara angkatan darat dan kepolisian sebenarnya sudah berjalan.

Rabaia berpendapat, pengalihan tanggung jawab tersebut kecil kemungkinannya akan membuat polisi mampu mencegah para pemukim menyerang rumah-rumah warga Palestina.

"Kepolisian berada di bawah kendali Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, sosok yang mempersenjatai para pemukim ini dan mendukung mereka di Tepi Barat," ujarnya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama