BARRU (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari BBM, listrik, air bersih, karhutla, LPG 3 kilogram hingga ketenagakerjaan.
Langkah bersama tersebut dibahas dalam Forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.
Bupati Andi Ina menegaskan, forum lintas sektor tersebut bukan sekadar membahas dan mengidentifikasi persoalan, tetapi harus menghasilkan langkah nyata, solusi dan tindak lanjut yang jelas.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah ketersediaan BBM. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Barru. Penyaluran harian mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU, dengan tambahan pasokan 15–20 persen dari kondisi normal.
Tingginya kebutuhan BBM tidak terlepas dari posisi Barru sebagai daerah yang berada di jalur Trans Sulawesi. Arus kendaraan masyarakat dan logistik sangat tinggi, sementara kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan BBM, juga harus tetap terjamin.
Karena itu, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., meminta pengawasan distribusi diperketat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan penjualan BBM menggunakan jerigen di pinggir jalan.
Antrean kendaraan, terutama di SPBU Bojo yang banyak melayani kendaraan truk, juga diminta ditata agar tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Bupati Andi Ina secara tegas meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan memperoleh BBM.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” tegasnya.
Andi Ina juga mengingatkan agar surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Persoalan energi kemudian berlanjut pada sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan, pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.
Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi mengenai jadwal pemadaman sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas. Kawasan ekonomi dan fasilitas strategis juga diminta mendapat perhatian khusus.
Bupati Andi Ina secara khusus menekankan kontinuitas listrik di RSUD Barru karena menyangkut keselamatan pasien.
“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian menyusul menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake.
Pemkab bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus melakukan distribusi air melalui mobil tangki ke wilayah terdampak.
Namun, Bupati menegaskan penanganan air bersih tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika musim kemarau. Perlu ada perencanaan jangka panjang agar kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat dijamin secara berkelanjutan.
Untuk karhutla, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Setiap kejadian kebakaran perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan dan pihak yang bertanggung jawab.
Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi dan pencegahan langsung kepada masyarakat sekaligus tindakan tegas terhadap pembakaran lahan.
Sementara Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menilai penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja, disertai penguatan mitigasi dan edukasi.
Pembahasan juga menyentuh distribusi LPG 3 kilogram. Pemkab menyoroti masih adanya pengecer yang tidak tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak masuk sasaran.
Penataan distribusi dan edukasi dinilai penting agar LPG subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pada sektor ketenagakerjaan, persoalan PHK di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit. Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak pekerja sekaligus keberlangsungan investasi.
Kepolisian siap mendukung pengamanan situasi, sementara penyelesaian persoalan diupayakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk pada proses hukum.
Forum juga menekankan pentingnya komunikasi publik. Informasi yang tidak utuh, terutama yang berkembang di media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan.
Wakil Bupati meminta setiap persoalan diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog. Media juga diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan.
Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina kembali menegaskan bahwa seluruh pembahasan harus bermuara pada tindakan nyata dan kesepakatan bersama, bukan berhenti sebagai bahan pembicaraan.
“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Bupati mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan. Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan.
Menurut Andi Ina, kekompakan lintas sektor, respons cepat dan komunikasi yang baik merupakan kunci agar setiap persoalan yang dirasakan masyarakat dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah setiap persoalan berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.(syam)