PAREPARE (wartamerdeka.info) - Mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
Dalam kesempatan itu, Sekda Barru memaparkan perkembangan inflasi, khususnya komoditas pangan, sekaligus menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh Pemkab Barru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
Salah satu strategi yang terus diperkuat adalah Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan distribusi.
Di Barru, GPM rutin digelar di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru. Meski tidak dilaksanakan langsung di kawasan pasar, antusiasme masyarakat cukup tinggi karena berbagai kebutuhan pokok tersedia dengan harga relatif terjangkau.
Menariknya, GPM juga dipadukan dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Kolaborasi ini menjadi inovasi sekaligus upaya mendekatkan pelayanan pangan kepada masyarakat.
Pelaksanaan GPM mendapat dukungan Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, serta pelaku usaha dan kelompok pangan lainnya. Beragam komoditas tersedia, mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai, ikan, buah-buahan hingga produk olahan pangan.
Selain intervensi pasar melalui GPM, Pemkab Barru juga mendorong ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Masyarakat diajak memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam cabai, tomat, bawang dan berbagai jenis sayuran kebutuhan sehari-hari.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan di tingkat keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga komoditas tertentu.
Sekda Barru menyampaikan, secara umum distribusi pangan di Kabupaten Barru masih berjalan baik. Namun, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan produksi dan pasokan, termasuk dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Since Erna Lanba, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
“Inflasi itu seperti tekanan darah. Kalau terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, tentu akan mengganggu kesehatan. Demikian juga inflasi, kalau tinggi dan tidak segera diantisipasi, akan menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kenaikan harga harus menjadi perhatian serius karena tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika harga naik sementara pendapatan tetap, daya beli masyarakat akan tertekan.
Karena itu, pengendalian inflasi harus melibatkan seluruh mata rantai ekonomi, mulai dari pertanian, BPP, Bulog, distributor, pelaku usaha, transportasi hingga sektor perikanan.
“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Since Erna menilai persoalan BBM dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Ketika pasokan maupun distribusi BBM terganggu, transportasi dan distribusi barang ikut terdampak, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga.
“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk meninjau kebutuhan serta kuota BBM di masing-masing wilayah.
Data yang akurat menjadi kunci, termasuk jumlah kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan operasional, kebutuhan sektor pertanian hingga kebutuhan nelayan. Data tersebut menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan dan mengusulkan kuota BBM secara tepat.
Pemerintah daerah juga diminta memantau sumber pasokan, jumlah pasokan harian serta pola distribusinya guna mengantisipasi antrean dan memastikan BBM tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kabupaten Barru juga mencatat capaian positif dalam pengisian Kuesioner Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Zona III.
Dari target 25 responden, Barru berhasil mencapai 28 data masuk, 28 valid dan bersih, atau 112 persen dari target. Capaian tersebut menempatkan Barru pada peringkat pertama dengan status progres hijau.
Capaian ini menunjukkan dukungan dan keseriusan Barru dalam menyediakan data UMKM yang akurat sebagai bagian dari penguatan kebijakan ekonomi daerah dan pemetaan komoditas unggulan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah HLM dan Capacity Building TPID Sulsel.
Ia berharap forum tersebut memperkuat kebersamaan dan sinergi antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, khususnya pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sejumlah kepala daerah dan jajaran pemerintah kabupaten/kota, di antaranya Bupati Pangkep, Bupati Barru yang diwakili Sekda Barru, Bupati Enrekang yang diwakili Sekda Enrekang, Bupati Sidrap yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Bupati Pinrang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan.(syam)