LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pemkab Lamongan menjadikan sekolah sebagai ujung tombak untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Ratusan guru dikumpulkan dalam Bimbingan Teknis Implementasi Penyisipan Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran di Tingkat PAUD, SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lamongan di Hotel Mahkota Plasa, Rabu (11/9/2019).
Acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut diikuti sebanyak 150 peserta, terdiri dari pendidik sekolah negeri dan swasta tingkat PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.
Di hari pertama, peserta menerima materi dari Inspektorat Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan dan Bambang Suyono yang juga seorang trainer, motivator dan konselor dari Marion Human Capital.
Bambang menandaskan pentingnya untuk menghindari hambatan-hambatan psikologis, mental blocks, saat memberikan pendidikan pada anak.
“Jangan sampai anak bereaksi salah terhadap suatu peristiwa, akibat metode Pendidikan yang negatif,” ujarnya.
Mindset pembelajaran yang menarik menurutnya akan membuat anak selalu mengingat yang diajarkan.
Dia juga memperkenalkan pembelajaran sugesti melalui lingkungan yang positif, suasana yang aman dan dengan metode games yang bisa dipraktekkan agar pembelajaran semakin menarik.
“Seperti halnya mengajarkan anak-anak kita belajar anti korupsi sejak dini yang digagas Pak Bupati Lamongan ini. Kita harus memikirkan bagaimana anak-anak kita belajar untuk tidak korupsi. Kita memiliki tugas menyampaikan secara terus menerus, agar anak sadar dampak dari korupsi,” lanjutnya.
Sementara Bupati Fadeli memiliki harapan besar, agar sekolah, melalui guru-gurunya akan menjadi ujung tombak bagi pembelajaran anti korupsi.
“Panjenengan (anda semua) inilah, yang akan berperan besar membentuk karakter anak-anak. Ada Sembilan nilai-nilai anti korupsi yang dimasukkan dalam mata pelajaran. Yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan,” jelasnya.
Fadeli menegaskan dia akan terus mengimplementasikan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Meski dalam program milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, capaian Pemkab Lamongan tertinggi di Indonesia, mencapai 93 persen.
”Meski upaya pencegahan anti korupsi di Lamongan nomor satu, kita tidak boleh berhenti sampai disini dan harus semakin baik,” ujar Fadeli.
Sedangkan kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Bambang Hadjar selaku ketua panitia menyampaikan tujuan diadakannya Bimtek tersebut untuk dijadikan pedoman pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di sekolah.
Pendidikan anti korupsi melalui insersi mata pelajaran di sekolah sudah diluncurkan Fadeli saat Upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Buku teks sebagai perangkat pembelajaran juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan setempat.(MasAr)
Tags
Daerah
