MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulsel ambil bagian dalam Pameram Pembangunan atau Sulsel Expo yang dilaksanakan selama empat hari, 30 Oktober hingga 2 November 2019, yang diselenggarakan di Celebes Convention Centre (CCC).
Pada stand Diskominfo Sulsel ditampilkan berbagai inovasi dan capaian program yang selama ini sudah dilaksanakan.
Ada empat bidang di dinas tersebut. Diantaranya bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Sejumlah capaian kinerja yang telah dilakukan ditampilkan. Khususnya dalam setahun era kepemimpinan Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah (AH) menjelaskan, perangkat daerah yang dia pimpin itu salah satu tugasnya adalah mengkordinir dan mensupport tatakelola pemerintahan digital baik administrasi pemerintahan maupun layanan pemerintahan berbasis eletronik.
Diungkapkanya, dalam evaluasi mandiri indeks SPBE, Sulsel tahun 2019 sudah berada pada nilai indeks 3,4. Nilai ini hampir masuk nilai sangat baik (skor 3,5).
Untuk diketahui, angka SPBE Sulsel tahun lalu hanya berada pada angka skor 2.3 atau nilai cukup. Ini pencapaian luar biasa, karena dalan satu tahun berhasil menaikkan menjadi skor B gemuk.
Menurut AH, hal ini bisa diraih berkat adanya komitmen pimpinan yang kuat dan dukungan dari semua opd yang ada.
Hasdullah menambahkan, saat ini dunia memasuki era digital 4.0 ini, seluruh aktifitas manusia semakin dimudahkan dengan sistem elektronik berbasis digital. Karenanya, Kominfo SP sulsel saat ini telah menghadirkan Sulsel smart province yang memuat sejumlah layanan seperti aduan masyarakat lewat Baruga Sulsel, layanan smart office dan tanda tangan digital, one data sulsel, e' planning terintegrasi, simpek, dan berbagai layanan publik lainnya.
Khusus di Bidang Informatika, Dinas Kominfo SP secara masif menginformasikan terkait keterbukaan informasi. Bagaimana proses yang harus dilakukan masyarakat umum jika ingin memperoleh informasi bagi lembaga publik yang ada. Juga diperkenalkan peran serta kerja-kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang melayani permintaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Kominfo SP, Badaruddin menambahkan, bahwa keterbukaan informasi harus dilakukan bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan juga kabupaten/kota, hingga ke desa-desa. (A)
Tags
Daerah
