Ketua MPR: GBHN Untuk Tanggapi Perubahan dan Ancaman

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman. Maka, Halauan negara (apakah itu nanti dalam bentuk TAP MPR atau UU), akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinekaan bangsa.

Karena itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menghimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.

Esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD).

Dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula interes kelompok. Jangan juga rencana amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali. Urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.

GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target. Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN.

Berpijak pada Gaige Kaifang itulah Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar,  meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi dan pembangunan sektor pertahanan. Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 90-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global.

Draft GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis. (A) *Nama Irjen Pol. Martuani Sormin Mencuat Sebagai Kandidat Kabareskrim* Foto: Irjen Pol. Martuani Sormin saat menjabat Kapolda Papua JAKARTA (wartamerdeka) Sosok Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, yang kini menjabat Asop Kapolri, mencuat sebagai calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Jabatan Kabareskrim menjadi lowong, setelah Jenderal Pol. Idham Azis resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri, Jum’at (01/11/2019). Idham yang sebelumnya menjabat Kabareskrim, menggantikan Jenderal Pol. Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Meski pemilihan Kabareskrim merupakan hak prerogatif Kapolri, namun beberapa suara tokoh masyarakat muncul juga ke permukaan. Ada beberapa perwira polri bintang tiga dan dua sudah digadang-gadang, untuk mengisi jabatan strategis di tubuh Polri itu. Tokoh masyarakat yang merupakan penanggungjawab DPP Ormas Indonesia Bersatu Tiga Pilar, Sudiarto mengatakan, Idham harus berhati-hati dalam memilih figur yang tepat untuk diangkat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Idham juga harus memikirkan senioritas yang berpengalaman di internal Polri. Bukan hanya memikirkan senioritas, Idham juga harus memilih jenderal yang sudah berpengalaman dan matang dalam bidang ilmu reserse dan kriminal. “Tugas Kapolri ke depan cukup berat untuk menghadapi masalah-masalah hukum dan Kapolri harus melihat senioritas dan profesionalitas di bidang Reserse. Jangan asal memilih karena adanya faktor x,” ujar Sudiarto dalam keterangannya, Sabtu (02/11/2019). “Apalagi penilaiannya cuma didasari karena adanya kedekatan dengan penguasa. Ini sangat berbahaya. Kapolri haru melihat integritas dan track record calon Kabareskrim yang baru,” sambungnya. Menurutnya, Idham harus mempertimbangkan kredibilitas pejabatnya, apakah dapat diterima senior atau juniornya. Selain itu, Idham harus peka dan sensitif mencermati situasi negara saat ini. “Berdasarkan analisa dan pengamatan saya, untuk menjadi Kabareskrim Mabes Polri itu harus senior dan berani dalam menangani penegakan hukum secara independen. Tidak takut terhadap intervensi kelompok tertentu, tapi menjadikan hukum sebagai Panglima karena profesional di bidangnya. Jadi, yang pas untuk menjabat Kabareskrim adalah Akpol 87,” jelasnya. Sudiarto pun memberikan contoh atau menilai Pati yang sekiranya pantas menjadi Kabareskrim yakni Asop Kapolri Irjen Martuani Sormin atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel yang seangkatan dengan Idham dan menjadi Adimakayasa 88. “Martuani Sormin menurut saya paling cocok menjadi Kabareskrim, karena Putra Tapanuli ini orang yang sangat bersih dan berani dalam penegakan hukum. Apalagi Asop Kapolri ini sangat menguasai bidang Serse dan senior pada Akpol 87,” paparnya. Ia pun menyebut sosok atau figur yang pas dan matang dalam ilmu reserse. Harus dipilih dari Akademi Polisi (Akpol) angkatan 86, 87 dan 88. “Jikalau Akpol 89 dan seterusnya, menurut saya masih terlalu junior lah,” tutupnya. Senada Sudiarto, Wakil Ketua Peradi Jakarta Barat, Hendra Sianipar mengatakan untuk jabatan Kabareskrim dibutuhkan sosok yang tegas dan disegani, serta tidak terlibat politik praktis. “Diperlukan sosok yang tegas dan disegani, serta tidak terlibat politik praktis. Kabareskrim harus disegani junior dan dihargai senior,” ungkapnya Minggu (03/11/2019) di Jakarta Barat. Menurutnya, semua itu ada di sosok Irjen Pol. Martuani Sormin, Akpol angkatan ’87 yang juga berprestasi. “Waktu jadi Kapolda Papua, dia turut dalam pengejaran penembak tukang ojek. Waktu peristiwa bom Sarinah, Martuani langsung terjun ke lapangan, walaupun bukan tugasnya. Itu panggilan jiwa seorang polisi tanpa memikirkan bahayanya,” ujar Hendra yang juga Ketua LSM Satgas Anti Narkoba Jakpus itu. Hendra menegaskan, saat ini Indonesia butuh jenderal lapangan. Bukan hanya di belakang meja saja. Sementara itu, nama lainnya juga beredar, dan dinilai sebagai calon kuat. Nama Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat sebagai calon Kabareskrim. Menurut beberapa pejabat di Kepolisian, pesaing Listyo adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono. Listyo saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Listyo lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Pada 2014 dia didapuk sebagai Ajudan Presiden Jokowi. Sekitar dua tahun kemudian dia menjabat Kapolda Banten dengan pangkat brigadir jenderal. Setelah itu, nasib baik menghampirinya pada Agustus 2018 lalu. Saat itu, dia menyandang pangkat inspektur jenderal yang disematkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri. Tak lama, Listyo dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri (Skep) Nomor 81/ 2014 A/III/KEP./2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Perwira tinggi kelahiran 5 Mei 1969 tersebut pernah menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah. Setelah itu dia menduduki posisi Wakil Kapoltabes Kota Semarang lalu Kapolres Solo. Adapun pada 2012, pada saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit Prabowo dirotasi ke Jakarta dengan pos Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri. Sebelum menjabat Ajudan Presiden Jokowi, pada Mei 2013, Listyo bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara. Sementara Gatot Eddy Pramono yang juga punya peluang kuat, saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dan merupakan lulusan Akpol 1988, seangkatan dengan Idham Azis. Pria berusia 54 tahun tersebut pernah menduduki kursi Wakil Kapolda Sulawesi Selatan dan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri. Sebelumnya, Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Idham Azis berjanji segera menunjuk Kabareskrim Polri. “Dan sesaat nanti saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel,” kata Idham Azis setelah Rapat Paripurna DPR pengesahan dirinya sebagai Kapolri di Gedung DPR pada Kamis (31/10/2019). Idham mengatakan, segera menunjuk sosok yang bakal menempati kursi Kabareskrim. Dia berharap, penggantinya itu bisa segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan kasus khusus lainnya. (DANS)