Bertemu Wapres, Ketua Umum Ikhwanul Muballighin KH Mujib Khudori: Kami Akan Perangi Radikalisme Di Instansi Pemerintah Dan BUMN

Ketua Umum Ikhwanul Muballighin KH Mujib Khudori (memakai sorban) bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikhwanul Muballighin bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk berbagai agenda Ikhwanul Muballighin ke depannya, salah satunya terkait terorisme dan radikalisme, di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/01/2020).

Rombongan dipimpin langsung Ketua Umum Ikhwanul Muballighin, KH Mujib Khudori didampingi sejumlah pengurus pusat perwakilan dari beberapa provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Makassar.

"Pertemuan dengan Wapres tadi atas nama ormas sebagai satu-satunya ormas Islam yang mendukung beliau secara terang-terangan kemarin. Tadi pertemuannya sekaitan dengan kontra radikalisme dan teradikalisasi menangkal terorisme. Kami sangat berkepentingan soal itu karena radikalisasi dan terorisme sangat bertentangan dengan dakwah Islam," bebernya kepada wartawan, hari ini.

Menurutnya, berdakwah tidak bisa dilakukan dengan cara teror, kasar, memaki, mencaci, menghujat, menyalahkan dan mengkafirkan sesama. Melainkan dengan cara persuasif dan berdasarkan metodologi dakwah seperti yang telah digariskan oleh syariat Islam sendiri.

"Cara kasar dengan mengkafirkan orang  itu pemahaman cara dakwah yang salah. Makanya kami ingin meluruskan itu dengan program yang mungkin sangat berkaitan dengan program pemerintah. Negara ini wajib kita dukung jika benar dan baik, ketika cocok dengan gerakan agama, kalau tidak cocok kan kita ingatkan," tambahnya.

Selain itu, selama Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, Ikhwanul Muballighin melihat ada banyak kebijakan positif yang sejalan dengan visi Ikhwanul Muballighin seperti dengan adanya RUU Pesantren, adanya penetapan hari santri nasional termasuk sosok Ma'ruf Amin sendiri sebagai Wakil Presiden dinilai suatu kemajuan Islam yang Nahdliyyin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikhwanul Muballighin

"Itu prestasi yang luar biasa dan jangan kita lepas. Siapapun jadi pejabat dan pro dengan Islam yah kita dukung dong, kecuali anti Islam kita kritisi dengan cara yang baik. Kalau kita kontra dengan penguasa itu kan dengan kekuatan kalau tidak dengan kekuatan tidak bisa juga," urainya.

Selain itu, Ikhwanul Muballighin juga akan fokus berdakwah dalam memerangi radikalisme di instansi pemerintahan dan BUMN lantaran paham radikal lebih berbahaya jika ada dalam sistem pemerintahan dan perusahaan milik negara

"Saya kira kalau di desa atau di kampung-kampung bahkan pelosok beda dengan di pemerintahan. Di kampung kan tidak sedahsyat dengan di Pemerintahan itu sendiri. Yang kita lebih perhatikan yang ada di Pemerintahan, di BUMN itu lebih berbahaya karena seperti musuh dalam selimut. Mereka digaji oleh Pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah tetapi mereka anti dengan Pemerintah kan lucu," jelas KH Mujib Khudori.

"Awalnya memang kritik yang menjelekkan Pemerintah itu nanti ujungnya akan merubah falsafah negara, seperti khilafah yang mengganti Pancasila UUD 45 itu kan bahaya. Kalau tidak mengusung itu mungkin kita tidak terlalu peduli. Artinya kalau memang mereka mendakwahkan Islam secara baik berarti tidak harus anti pemerintah dong. Kenapa mereka anti karena ingin mengganti sistem secara total, itu yang bahaya, karena kita melihat indikasi kesana itu jelas bagi orang-orang yang peka dan cerdas sangat terbuka lebar itu," jelasnya lagi.

KH Mujib Khudori juga mengungkapkan bahwa saat ini para ulama-ulama sepuh sudah mengetahui akan terbukanya pintu fitnah sebelum fitnah tersebut terjadi. Namun, jika orang tidak peka dan tidak cerdas nanti setelah fitnah paham radikal terjadi baru diketahui.

"Mereka (paham radikalisme) sudah cukup eksis, boleh saya katakan mungkin kita terlalu pesimis, mereka cukup eksis bukan karena sudah besar tetapi tingkat militansi mereka sudah cukup tinggi yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Makanya ada program teradikalisasi jadi mereka yang sudah radikal itu kita kasih pemahaman kita ajak diskusi supaya mereka balik lagi. Kemudian kontra radikalisasme mesti kita lawan, yang kita bisa ajak balik kita ajak balik yang tidak bisa kita ajak balik yah kita lawan," pungkasnya.

Selain itu, pertemuan Pengurus DPP Ikhwanul Muballighin dengan Wapres Ma'ruf Amin juga membahas tentang agenda ormas Islam ini untuk menggandeng berbagai elemen baik Pemerintah maupun kekuatan non formil. Tujuannya untuk  menghalau gerakan paham radikalisme itu sendiri. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, persuasif, ramah dan merangkul, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

"Di Jawa Barat itu kebanyakan Islamnya ahli sunnah wal jamaah tapi gerakan dan politiknya itu semi-semi masyumi sedikit radikal, radikal itu kan ada dalam bidang akidah, ada dalam bidang pergerakan, ada bidang politik. Kalau Jawa Barat Islamnya rata-rata amaliah sehari-hari dan praktek ibadah sehari-hari itu seperti kaum mubalighin tapi ketika dalam politik banyak yang eks HTI gitu," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinergitas dengan pemerintah diperlukan sehingga diawali dengan kerjasama antara pengurus DPP dengan Istana sehingga pengurus yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota bisa menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat baik Gubernur dan Bupati, Kapolres, Dandim maupun SKPD terkait.

"Kalau tingkat pusat kan BNPT, bisa konek gitu, untuk awal tahun 2020 ini agenda besar kedepannya jangka pendeknya Mukernas insyaallah tanggal 27-29 Maret di Asrama Haji Pondok Gede dengan tema optimalisasi peran mubaligh dalam menangkal radikalisasme dan terorisme, namun waktunya masih menyesuaikan dengan jadwal wapres Kh.Ma'ruf Amin, setelah itu mungkin ada agenda dan rekomendasi setelah itu yang harus dikerjakan termasuk pergerakan ekonomi karena salah satu tekanan radikalisme itu kan persoalan ekonomi," katanya lagi.

Melalui pergerakan ekonomi kedepannya para mubaligh di daerah diharapkan bekerja sama dengan Bank Syariah, Bank Wakaf untuk menekan gerakan radikal dengan gerakan ekonomi. Pasalnya,  Ikhwanul Muballighin menilai bahwa rata-rata yang menganut paham radikal ialah orang yang setengah hati dalam menghadapi kehidupan. Misalnya, ustadz lulusan pesantren tapi tidak ditampung dan diberikan wadah untuk berdakwah sehingga mereka bergabung dengan paham radikalisme.

Oleh karena itu, melalui gerakan ekonomi akan merangkul setiap lulusan pesantren yang berkualitas dan diberikan pembinaan serta pekerjaan seperti guru mengaji, penceramah, atau pemberian modal usaha yang bisa menopang hidup mereka.

Selain itu, pada pertemuan DPP Ikhwanul Muballighin dengan Wapres di istana, Ma'ruf Amin selaku Wapres sekaligus ketua pembina Ikhwanul Muballighin berpesan agar para mubaligh terus bergerak mengkampanyekan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.

"Itu pesan ketua pembina kita, dan pesan saya kita mengajak kembali mereka yang selama ini mungkin benar dalam akidah dan dalam keimanan tetapi salah dengan metode dakwah. Mari kita kembali dakwah dengan cara Nabi jangan dakwah dengan cara tidak etis tidak elok dan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan adat ketimuran ini," pungkasnya. (Ar/otn)